KPU Imbau BPN Laporkan Soal Pejabat Tak Netral ke Bawaslu

Minggu, 31 Maret 2019 - 21:18 WIB
KPU Imbau BPN Laporkan...
KPU Imbau BPN Laporkan Soal Pejabat Tak Netral ke Bawaslu
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau pada Timses Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto agar melaporkan pejabat negara yang tak netral juga turut serta mendukung salah satu paslon dalam pilpres 2019.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam debat keempat berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu. Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula aparat yang dibicarakannya itu.

"Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu," ujar Prabowo.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan capres Prabowo Subianto yang bicara mengenai adanya pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu. Menurutnya, jika ada dugaan pelanggaran netralitas untuk dilaporkan ke Bawaslu.

"Apabila ada dugaan pelanggaran netralitas aparat silakan dilaporkan ke Bawaslu. Benar atau tidak itu kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut," ucapnya.

Dia juga menyatakan yang terjadi dalam debat keempat dari awal hingga akhir berjalan dengan dinamis. Wahyu meminta masyatakat melihat pesan damai yang disampaikan Jokowi maupun Prabowo agar tercipta suasana damai dalam pemilu.

"Debat keempat berlangsung dengan dinamis dan kritis, tetapi tetap mengedukasi dan menunjukkan sikap saling menghormati antar kandidat. Semoga pesan moral damai yang disampaikan kandidat akan menciptakan suasana yang damai dan kondusif dalam Pemilu 2019," tegasnya.

Sementara itu, tim TKN Jokowi-Amin, Moeldoko menilai pembicaraan Prabowo dalam debat terlalu masuk ke dalam tugas-tugas militer. Padahal seharusnya seorang presiden nantinya lebih bisa melihat masalah secara lebih luas dan komprehensif.

"Dalam debat ini titik beratnya adalah strategi bukan informatif. Kita lihat calon 01 mengetengahkan strateginya bukan bicara retorika. Itu poinnya. Bagaimana solusinya," ucapnya.

Moeldoko mengatakan, dalam persoalan pertahanan Jokowi bicara secara makro. Dia menilai itu sangat tepat karena pemimpin tidak perlu terlalu teknikal. "Karena ada yang bertugas melihat bagaimana kedaulatan harus dipetahankan itu urusan para panglima," ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar, menilai bahwa ini adalah debat yang sangat dikuasai Prabowo. "Memang tema ini bagi kami prabowo banget karena memang selama hidupnya didedikasikan dalam bidang pertahanan. Nyaris semua diramu sendiri oleh prabowo, dia tidak mengonsumsi brifing yang berlebihan. Ini produk dan gagasan beliau," ucapnya.
(pur)
Berita Terkait
Komisioner KPU - Bawaslu...
Komisioner KPU - Bawaslu Baru Diharapkan Punya Inovasi tentang Pemilu
Jika Tak Setuju, KPU...
Jika Tak Setuju, KPU Persilakan Bawaslu Gugat PKPU Pendaftaran Parpol
Bawaslu Tindak Lanjuti...
Bawaslu Tindak Lanjuti 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU
KPU Minta Bawaslu Tolak...
KPU Minta Bawaslu Tolak Laporan Partai Pelita dan Partai Ibu
Pendaftaran Calon Anggota...
Pendaftaran Calon Anggota KPU-Bawaslu Bisa Lewat Tiga Jalur Ini
Berminat Jadi Anggota...
Berminat Jadi Anggota KPU dan Bawaslu? Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi
Berita Terkini
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved