UMKM Ujung Tombak Perekonomian Indonesia

Mulyadi Siregar, SE, MM
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional (Permunas)

PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla pada tahun 2016 lalu mencanangkan Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) sebagai pilar penting ekonomi Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Dhaniswara K Hardjono (2014), jumlah UMKM di Indonesia adalah yang paling besar dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian, secara persentase di ASEAN, 96 perseen pelaku bisnis di Indonesia bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30-57 persen. Sementara keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 50-98 persen.

UMKM juga terbukti paling tangguh dan menopang perekonomian nasional saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Bukan hanya itu, Sektor UMKM adalah pertahanan utama dari masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput, yang menjadi benteng terakhir ketika sektor industri dan negara tidak mampu menyerap tenaga pekerja. Idealnya seperti itu. Memang harus diakui bahwa persoalan UMKM selama ini hanya menjadi isu dan komoditas politik saja, belum ada upaya serius untuk benar-benar membangun, membina dan mengembangkannya hingga menjadi pilar ekonomi yang kuat.

Buktinya, pemerintah lebih banyak mengharapkan investasi asing dan mengandalkan utang luar negeri untuk membangun perekonomian Indonesia, sementara UMKM tidak serius digarap. Mestinya, pembangunan infrastruktur yang digencar dilakukan oleh pemerintah harus juga mampu menstimulus berkembangnya UMKM di Indonesia.

Meskipun, pemerintah sendiri memiliki kementerian khusus yakni Kementerian Koperasi dan UKM yang konsen mengembangkan UMKM. Namun, pemerintah lebih banyak fokus membangun infrastruktur yang nilai proyeknya fantastis dan jangka panjang seperti jalan tol dan kereta cepat, sedangkan UMKM yang peranannya langsung dirasakan oleh masyarakat bawah dinomor duakan. Lantas, bagaimana mengembangkan UMKM ke depan, dan menjadikannya sebagai pilar ekonomi yang kuat, dan penyerap tenaga kerja yang bisa diandalkan?.

Membuat Skema Pembiayaan UMKM
Salah satu faktor yang paling penting dan mendasar dalam menumbuh kembangkan UMKM adalah faktor pembiayaan atau modal. Masalah pembiayaan ibarat nyawa dari UMKM. Jika pembiayaan dan struktur keuangannya bermasalah, maka dipastikan UMKM itu tidak bisa berkembang bahkan mati. Bagaimana bisa melakukan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar jika pembiayaannya saja kocar kacir. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya produksi maupun untuk untuk kegiatan pemasaran.

Untuk menjalankan aktivitasnya sehingga UMKM dapat berkembang diperlukan modal yang cukup dan hal ini dapat dipenuhi melalui ketersediaan modal sendiri maupun modal asing. Mengatasi masalah permodalan yang bersumber dari modal asing pelaku usaha terutama UMKM sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukuan yang baik sehingga UMKM tidak menjadi Bankable. Dana yang digulirkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat digunakan untuk kredit modal kerja dan atau kredit investasi pun belum menjadi solusi.

Program KUR merupakan pendanaan atau pinjaman khusus yang diperuntukkan kepada UMKM. KUR termasuk fasilitas yang disediakan pemerintah sehingga dana yang digunakan pun berasal dari pemerintah. Bank hanya menyalurkan dana tersebut kepada pemohon KUR.

Dalam penyalurannya dana KUR sangat selektif yaitu hanya UMKM yang produktif dan potensial, selain itu usaha yang dijalankan harus bergerak di sektor usaha produktif, antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Namun demikian, dalam kondisi rupiah yang melemah dan naiknya suku bunga maka program KUR akan sangat dimungkinkan mengalami kendala. Hal ini dikarenakan suku bunga untuk KUR pun mengalami kenaikan walupun di awal telah ditetapkan diangka 7%.

Untuk mengatasi masalah ini, di sinilah benar-benar dibutuhkannya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM. Pemerintah harus berani membuat skema pembiayaan bank dengan bungan 3% per tahun. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan peluang dan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses pinjaman mododal di bank, tidak dipersulit dan berbelit-belit. Keberpihakan yang jelas itu, berpihak pada usaha kecil.

Penyerapan Tenaga Kerja dengan Mengembangkan Industri Kreatif di Sektor Pariwisata
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2018 tercatat sebesar 7 juta orang atau setara 5,34% dari total angkatan kerja yang sebanyak 131,01 juta orang. Data BPS juga menunjukkan bahwa TPT Agustus tahun lalu mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang atau ada kenaikan 130.000 orang. BPS juga mengklasifikasi, TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan Universitas sebesar 5,89%. Lulusan SMP sebesar 4,80%, dan lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.

Dengan pengangguran yang jumlahnya cukup besar ini, maka peran UMKM sangatlah penting. Pabrik dan perusahaan besar di Indonesia ini sudah penuh dengan pekerja. Belum lagi mereka banyak melakukan PHK karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Seperti dilansir dari Kompas, di Batam saja sebanyak 33.487 pekerja menganggur akibat 62 perusahaan tutup sepanjang tahun 2018, belum lagi daerah-daerah lainnya. Maka, peranan UMKM sangat diharapkan untuk mengatasi masalah seperti ini. Terlebih jika UMKM bergerak dalam sektor industri kreatif yang punya pangsa pasar orang asing.

Industri kreatif di sektor pariwisata dan kelautan cukup menjanjikan, karena Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan dan pariwisata yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Contohnya, sampai saat ini saja, devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia mencapai sekitar USD 1 miliar per tahun.

Jika pemerintah mampu mengembangkan potensi tersebut, tentu nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects sangatlah besar. Sudah seyogyanya, Indonesia menjadikan sektor pariwisata dan kelautan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional ke depan demi kemakmuran masyarakat dan negara. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang cukup besar itu bisa dikikis sedikit demi sedikit dengan berkembangan industri kreati di sektor pariwisata dan kelautan.

Membangun Jaringan Bisnis UMKM yang Kuat
Setelah UMKM dalam negeri sehat, produktif dan berkembang, maka langkah penting selanjutnya adalah membangun jaringan bisnis yang kuat hingga ke mancanegara. Di sinilah dibutuhkannya peran pemerintah bersama lembaga-lembaga penunjang di bawah koordinasinya untuk berperan aktif melakukan pendamingan dan berperan sebagai fasilitator untuk membangun jaringan bisnis hingga di tingkat internasional.

Pemerintah dapat memanfaatkan Duta Besar (Dubes) yang ditugaskan di luar negeri. Daripada mereka hanya melakukan tugas-tugas diplomatik, akan lebih bermanfaat lagi jika mereka ditugaskan untuk membangun jaringan dan mitra bisnis di negara tempat mereka bertugas.

Selain difasilitasi oleh pemerintah, para pelaku UMKM diharapkan memiliki inisiatif dan kreatifitas sendiri untuk membangun jaringan dan mitra bisnisnya.

Beberapahal yang dapat dilakukan adalah selalu berjeraring, fungsinya ialah mengembangkan wawasan dan pengetahuan dengan cara berjejaring antar pelaku UMKM. Mereka bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, dengan demikian mereka akan mendapatkan pengetahuan daru dan informasi-informasi penting seputar bisnis dan usaha yang mereka lakoni. Sehingga, dapat memperbaiki pola pengelolaan bisnis menjadi lebih baik dan berkembang lagi.

Selain itu, berjejaring juga menjadi sarana strategis untuk mempromosikan usaha yang dilakoni. Dengan berjejaring sangat dimungkinkan satu sama lain saling mempromosikan usahanya pada jaringannya masing-masing, karena setiap pelaku usaha pasti memiliki mitra dan konsumennya masing-masing.

Pemanfaatan Media Sosial
Media sosial dewasa ini sangatlah vital perannya bagi pengembangan bisnis. Media sosial juga memiliki peran penting dalam strategi pemasaran bagi bisnis kecil maupun besar. banyak UMKM di seluruh dunia telah menemukan cara bagaimana sosial media dapat memberikan kontribusi kesuksesan dan perkembangan pada segala aspek.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsos). Laporan We Are Social mengungkapkan bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya setengah dari populasi, yakni sebesar 132,7 juta. Hal ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial.

Bertambahnya jenis media yang semakin bervariasi, mulai dari sosial media personal, blog, biro jodoh bahkan eCommerce juga turut mendukung berkembangnya perjalanan bisnis tersebut. Media sosial seperti Facebook dan Twitter misalnya,memiliki perangkat pendukung yang membantu pelaku UMKM untuk menyajikan informasi yang sesuai bagi konsumen. Contohnya jika anda memiliki bisnis perjalanan wisata dan ingin melakukan promosi melalui instagram, postingan foto Anda bisa dilengkapi dengan fitur location atau #hashtag.

Manfaatkan fitur location Instagram untuk memasarkan bisnis Anda dengan lebih tertarget. Dengan demikian, audiens yang ingin mengunjungi lokasi wisata tersebut bisa tertarik dan memiliki kemungkinan untuk menjadi konsumen. Hal yang tidak kalah pentingnya ialah, ketersediaan infrastruktur internet cepat akan sangat penting sekali dalam menunjang UMKM dalam memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan infrastruktur internet cepat hingga ke pedesaan-pedesaan di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada para pelaku UMKM terkait dunia internet dan pemanfaatan media sosial tersebut.

Dengan demikian, jika penyokong utama UMKM seperti modal dan pembiayaan mudah diakses dan terjangkau, kemudian bunga bank tidak memberatkan dengan keberpihakan pemerintah, lalu maksimalisasi peran pemerintah dalam memfasilitasi UMKM dalam menyediakan pasar jaringan bisnis terealisasi. Selain itu ditambah dengan upaya serius pelaku UMKM sendiri dalam mengembangkan diri dan pengetahuannya, sehingga di era digital ini seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti media sosial dapat dimanfaatkan dan dimaksimalisasi untuk mendukung penjualan dan menyasar pasar.

Maka, terwujudlah UMKM yang sukses, tangguh dan selalu berkembang. Sehingga, lapangan kerja semakin terbuka lebar, masalah pengangguran bisa diatasi, dan terwujudlah negara yang kuat dan mandiri di bidang ekonomi yang menopang seluruh sektor yang lainnya.

Wallahu a’lam bishowab...