11 Pos Lintas Batas Negara Akan Dibangun di Lima Provinsi

JAKARTA - Sebelas pos lintas batas negara (PLBN) baru akan mulai dibangun tahun ini. PLBN ini akan menambah tujuh PLBN yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1/2019 tentang Percepatan Pembangunan Sebelas PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara. Ini ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya,” kata Kepala BNPP, yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan pada 2019 BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 BNPP. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan dalam pembangunan PLBN tersebut.

“Gubernur dan bupati/wali kota di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT agar memberikan dukungan, di antaranya berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” ungkap Tjahjo.

Kesebelas PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat; PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Selanjutnya, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; PLBN Oe poli di Kabupaten Kupang, NTT; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua; dan PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua.

Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, pembangunan akan segera dimulai. Pembangunan tersebut seluruhnya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau sudah selesai di bangun Kementerian PUPR, nanti pengelolaannya diserahkan BNPP,” ungkapnya. (Dita Angga)