Kemendagri Paparkan Pentingnya ASN Melek Teknologi

JAKARTA - Memiliki wilayah luas yang meliputi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, Indonesia membutuhkan biaya besar dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Peningkatan teknologi menjadi salah satu cara terbaik di era milenial demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN) dan unit pemerintahan yang melek tekhnologi.Begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dia menambahkan, Presiden juga telah memerintahkan seluruh kementerian, lembaga termasuk Kemendagri untuk menyusun grand design 20 tahun untuk mendorong peningkatan teknologi pemerintahan yang dijalankan dalam program tahunan dan lima tahunan.

“Dengan pengembangan teknologi diharapkan dapat mengubah manajemen, sistem pemerintahan, hubungan kerja, kemudahan interaksi, hingga mengurangi kecurangan pelayanan,” tutur Bachtiar.

Menurut dia, ada tiga hal yang harus dikembangkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yakni infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) ASN.
Hal tersebut disampaikan oleh Bahtiar dalam kesempatannya pada acara talkshow di salah satu acara televisi swasta nasional, Jumat 30 November 2018, seperti ditulis dalam siaran pers Puspen Kemendagri yang dikirim ke SINDOnews.

Dia memastikan pemerintah tetap fokus menjalankan peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah pegunungan. Harapannya agar seluruh wilayah di Indonesia dapat terkoneksi.Setiap lembaga juga diharapkan mengembangkan teknologi dan terdapat unit masing-masing instansi yang mengurus tekhnologi agar terkoneksi dengan instansi lain, daerah, swasta dan masyarakat umum.
Mengenai sumber daya manusia (SDM), Bahtiar menilai tidak banyak lulusan pendidikan teknologi informasi yang mampu mengembangkan teknologi di lingkungan pemerintahan, dan rekrutmen ASN dulu dan sekarang sangat berbeda.
Menurut dia, tidak sedikit ASN berusia lanjut dan dianggap kurang melek teknologi. Oleh karena itu, dia mengharapkan perekrutan ASN yang baru akan mampu mewujudkan visi pembangunan pemerintaham berbasis elektronik.

Bahtiar mencontohkan apabila revolusi teknologi pemerintahan diwujudkan maka akan mengintegrasikan wilayah yang sangat luas. Sistem administrasi dan pelayanan di Indonesia akan semakin efektif dan efisien.

Melalui integrasi itu, kata dia, pemerintah pusat akan dapat langsung terhubung seluruh unit-unit pemerintahan sampai di pelosok, antara lain cukup menggunakan video conference, sistem informasi dan pelayanan online hingga ke tingkat desa/kelurahan.

Aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas ke berbagi tempat yang menghabiskan waktu dan biaya, serta mengurangi jumlah pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan boros.

Bahtiar mengungkapkan beberapa daerah telah menjalankan inovasi teknologi daerahnya masing-masing. Pemerintah pun terus mendorong memberikan petunjuk dan bimbingan.Adapun contoh konkretnya adalahwebsite masing-masing unit pemerintahan yang membangun sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat, seperti di Kemendagri ada SAPA dan Si Lapor.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan. Jadi tidak perlu dengan surat tertulis. Cukup mengadu melalui website.Menko perekonomian dibantu BPKM, Kemendagri dan kementerian lembaga terkait juga telah me-launching pelayanan satu jam pelayanan perizinan yang terintegrasi secara nasional disebut Online Single Submission (OSS).
Untuk daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Tangerang, Makassar dan Bali sudah menjalankan smart city dan berbagai inovasi lain.

Ke depan, pemerintah pemerintah akan berusaha menggerakkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.Untuk itu, sambung dia, diperlukan kompetensi ASN yang melek teknologi informasi. Kendati demikian ,Bahtiar mengingatkan teknologi selalu memiliki dua sisi, yakni jika teknologi informasi pemerintahan atau sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu diwujudkan maka akan menciptakan efisiensi birokrasi pemerintahan secara besar-besaran.
Kedua, pengembangan teknologi harus tetap memperhatikan aspek-aspek security atau ketahanan negara dari sisi teknologi maka sistem proteksi teknologi juga harus dikembangkan.

"Supaya pengembangan teknologi tidak berdampak buruk terhadap ketahanan negara dari sisi teknologi," tuturnya.