Pernyataan Ketua KPK Soal Hampir Semua Kada Korupsi Disayangkan
Pernyataan Ketua KPK Soal Hampir Semua Kada Korupsi Disayangkan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, yang memastikan hampir semua kepala daerah (Kada) dan pejabat di daerah masih melakukan tindak pidana korupsi disayangkan.
Sebab, kata Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi, pernyataan Agus Rahardjo itu bisa membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada kepala daerah.
"Kami menyayangkan KPK mengumbar pernyataan yang bisa membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan publik kepada kepala daerah," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (28/11/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, seharusnya KPK tidak beropini, tetapi menindak perkara yang sudah pasti melanggar hukum. "Artinya kalau terbukti tindak jangan malah justru melempar isu kepada publik," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Di sisi lain, dia prihatin jika apa yang diungkapkan Agus Rahardjo itu benar. "Karena ini bukan lagi oknum, tapi sudah sistem paling tidak jika melihat kepala daerah yang terkena kasus OTT yang ditangani KPK," katanya.
Awiek menjelaskan, terlepas dari persoalan tersebut, penyebab maraknya korupsi itu karena ada kesempatan. "Serta penyebabnya rata-rata untuk balik modal akibat biaya politik yang dikeluarkan saat Pilkada," ujarnya.
Sehingga, menurut dia, selain pencegahan dan pmbinaan, harus juga dicarikan cara untuk menyelesaikannya. "Misalnya menyederhanakan Pilkada agar tidak high cost. Bukankah di UUD tidak ada perintah pilkada langsung? Yang ada hanyalah kepala daerah dipilih secara demokratis," pungkasnya.
Sebab, kata Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi, pernyataan Agus Rahardjo itu bisa membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada kepala daerah.
"Kami menyayangkan KPK mengumbar pernyataan yang bisa membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan publik kepada kepala daerah," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (28/11/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, seharusnya KPK tidak beropini, tetapi menindak perkara yang sudah pasti melanggar hukum. "Artinya kalau terbukti tindak jangan malah justru melempar isu kepada publik," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Di sisi lain, dia prihatin jika apa yang diungkapkan Agus Rahardjo itu benar. "Karena ini bukan lagi oknum, tapi sudah sistem paling tidak jika melihat kepala daerah yang terkena kasus OTT yang ditangani KPK," katanya.
Awiek menjelaskan, terlepas dari persoalan tersebut, penyebab maraknya korupsi itu karena ada kesempatan. "Serta penyebabnya rata-rata untuk balik modal akibat biaya politik yang dikeluarkan saat Pilkada," ujarnya.
Sehingga, menurut dia, selain pencegahan dan pmbinaan, harus juga dicarikan cara untuk menyelesaikannya. "Misalnya menyederhanakan Pilkada agar tidak high cost. Bukankah di UUD tidak ada perintah pilkada langsung? Yang ada hanyalah kepala daerah dipilih secara demokratis," pungkasnya.
(maf)
Explore More