KPK Bidik Dua Kepala Daerah, Siapakah Dia?
Selasa, 10 November 2020 - 14:08 WIB
loading...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya akan menahan dua kepala daerah pada pekan depan.
"Bapak lihat saja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota," ungkap Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada lewat saluran Youtube Kanal KPK, Selasa (11/10/2020).
Namun, Filri enggan mengungkapkan siapa saja identitas dua kepala daerah yang bakalan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK. Pihaknya tidak hanya fokus pada penangkapan tersangka karena penangkapan tidak bakal menghentikan praktik korupsi.
"Tapi kami tidak ingin hanya melakukan penangkapan karena penangkapan itu tidak pernah menghentikan org untuk melakukan korupsi atau tidak pernah memberantas atau menghentikan orang supaya tidak korupsi, tidak," tutur Firli.(Baca juga: KPK Telisik Perencanaan Anggaran Proyek Gereja di Mimika Papua )
KPK, kata Firli, sangat menaruh perhatian khusus terhadap jalannya pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 nanti. Hal ini dikarenakan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
"Bapak lihat saja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota," ungkap Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada lewat saluran Youtube Kanal KPK, Selasa (11/10/2020).
Namun, Filri enggan mengungkapkan siapa saja identitas dua kepala daerah yang bakalan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK. Pihaknya tidak hanya fokus pada penangkapan tersangka karena penangkapan tidak bakal menghentikan praktik korupsi.
"Tapi kami tidak ingin hanya melakukan penangkapan karena penangkapan itu tidak pernah menghentikan org untuk melakukan korupsi atau tidak pernah memberantas atau menghentikan orang supaya tidak korupsi, tidak," tutur Firli.(Baca juga: KPK Telisik Perencanaan Anggaran Proyek Gereja di Mimika Papua )
KPK, kata Firli, sangat menaruh perhatian khusus terhadap jalannya pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 nanti. Hal ini dikarenakan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Lihat Juga :
