Quo Vadis Perlindungan Nelayan

loading...
Quo Vadis Perlindungan Nelayan
Quo Vadis Perlindungan Nelayan
A+ A-
Witjaksono
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia

PENELITIAN Mubyarto pada 1984 yang mengungkapkan bahwa nelayan Indonesia adalah kelompok termiskin dari kelompok miskin lainnya (the poorest of the poor) belum mampu dijawab oleh pemerintah dari masa ke masa. Hal ini dicerminkan dengan masih rendahnya pendapatan profesi nelayan yang berada di bawah upah minimum kabupaten/kota, terlebih nelayan yang berstatus sebagai nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK).

Sementara itu, kemiskinan yang menjebak nelayan bukanlah sesuatu yang ahistoris. Terlepas dari penyebabnya adalah struktural atau kultural, kemiskinan nelayan seakan-akan buah dari kutukan sumber daya alam (natural resouce curse). Natural resouce curse adalah fenomena di mana wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan (Fauzi, 2005).

Pemerintah bukan tidak memiliki keberpihakan untuk menuntaskan permasalahan kenelayanan ini, karena berbagai kebijakan dan program sejak Orde Baru hingga saat ini telah dikeluarkan. Namun permasalahannya, kebijakan pemerintah tersebut “terkadang” merugikan nelayan itu sendiri, atau bahkan kebijakan yang ada terbentur kepentingan besar yang harus menggerus kepentingan nelayan. Kebijakan reklamasi misalnya, adalah kontestasi antara kepentingan nelayan dengan pengusaha yang bergandengan dengan penguasa.



Akankah isu permasalahan kenelayanan menjadi penting menjelang perhelatan akbar lima tahunan, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (pilpres dan pileg)?

Korban Kebijakan
Sebagai masyarakat miskin dari kelompok masyarakat termiskin, nelayan tidak mempunyai bargaining position, bahkan mereka kerap dijadikan tumbal kebijakan oleh kelompok lain, termasuk oleh pemerintah sendiri yang seharusnya melindunginya.

Sebagaimana halnya kebijakan reklamasi yang disebutkan di atas, adalah salah satu momok yang menakutkan bagi nelayan kecil yang hanya beroperasi di sekitar perairan pantai. Bukan mereka tidak ingin pergi melaut lebih jauh, tapi keterbatasan armada tangkap dan teknologi penangkapan ikan yang membatasi mereka saat ini.



Sementara itu, kebijakan penyelamatan sumber daya beberapa tahun ini kurang memperhatikan inklusivitas perikanan yang menjadi ruh dalam mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Hal ini disebabkan pembangunan perikanan berkelanjutan tidak hanya melulu memperhatikan bagaimana ikan dijaga (ekologi an sich), tetapi juga pemerintah harus mampu menjaga perut nelayan dan kesejahteraannya (kepentingan sosial dan ekonomi).
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top