Hakim MK Sebut Permintaan Ganti Rugi Miliaran Rupiah ke DPR, Baleg, dan Presiden Tak Lazim

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar sidang pendahuluan berkaitan perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU/3/2025). Dari 11 perkara tersebut, 1 perkara dicabut oleh pemohon dan 10 perkara bakal diperbaiki oleh pemohon.

Sidang perkara nomor 58, 66, dan 74/PUU-XXIII/2025 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Lalu, perkara nomor 45, 55, 69, dan 79/PUU-XXIII/2025 sidangnya dipimpin oleh Ketua Hakim Saldi Isra didampingi oleh Arsul Sani dan Ridwan Mansyur.

Sedangkan pada perkara nomor 56, 57, 68, dan 75/PUU-XXIII/2025 sidangnya dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Para Pemohon yang mengajukan perkara itu umumnya berasal dari kalangan mahasiswa di sejumlah kampus yang ada di Indonesia.



Adapun dalam persidangan perkara pengajuan uji formil dan materil UU TNI tersebut sejatinya para hakim tersebut memberikan nasihat dan saran pada para pemohon untuk melakukan perbaikan atas berkas gugatannya tersebut. Mulai dari dalil permohonan, penyusunan berkas, pertimbangan, penjabaran materi permohonan, legal standing, hingga petitum yang diajukan.