Jadikan Akar Budaya Pijakan Adab Berpolitik

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

MANUVER para politisi tidak akan dinilai destruktif oleh publik jika akar budaya bangsa dijadikan pijakan adab berpolitik. Sebaliknya, ketika menuntut kebebasan tanpa batas atau tanpa tenggang rasa, publik pasti tidak berkenan. Publik menolak demi terjaganya keamanan dan ketertiban umum dan juga menghindari gesekan atau kerusakan yang tidak perlu.

Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kegiatan deklarasi #2019 Ganti Presiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Pun, ketika para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum, negara cq aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan. Dalam situasi seperti itu, koordinator lapangan dari masing-masing kelompok, beserta massa pendukungnya, wajib menahan diri.Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisasi risiko sekecil apa pun.
Pertanyaannya, apalah urgensi deklarasi itu sampai harus mengorbankan aspek keamanan dan ketertiban umum di daerah bersangkutan? Bukankah sosok pejabat presiden akan berganti pada waktunya? Namun, bukan dengan deklarasi atau menggalang dan menggerakkan massa berkumpul di ruang publik.Memilih dan mengganti presiden itu dilakukan dengan mekanisme pemilihan presiden setiap lima tahun. Memilihnya pun menjadi hak personal setiap warga negara pemegang hak pilih dengan pertimbangan objektifnya masing-masing, dan dilakukan di bilik tertutup.
Apalagi, tagar itu sudah digemakan melampaui batas kewajaran atau kepatutan. Misalnya, tagar itu disematkan pada kemasan air zamzam saat puncak ibadah haji tahun ini di Mina, Arab Saudi, yang dibagikan kepada sejumlah jamaah haji.

Ketidakwajaran lainnya pun terjadi di Jakarta. Tidak dalam bentuk penyebaran tagar itu, tetapi tema yang sama mulai dibawa masuk ke kampus. Di hadapan mahasiswa, elite partai politik menggemakan ajakan ganti presiden atau ganti pemerintahan.Katakanlah manuver itu tidak melanggar aturan. Tetapi, dari aspek norma, tidakkah manuver seperti itu melanggar asas kepatutan? Kampus mestinya bersih dari manuver politik, tetapi dengan manuver seperti itu sama artinya dengan menaikkan tensi politik di kampus karena belum tentu semua mahasiswa yang mendengarkan ajakan itu mempunyai pilihan yang sama. Sangat disayangkan karena ada elite yang nyata-nyata mulai menyeret warga kampus ke panggung politik praktis.
Sangat berbahaya jika para elite atau tokoh masyarakat terang-terangan berani melanggar ketentuan atau norma-norma yang lazim berlaku. Apalagi jika pelanggaran itu dilakukan di hadapan publik dan mendapatkan publikasi yang luas. Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu ditoleransi, dia akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh warga kebanyakan.

Adab Berpolitik

Ruang publik saat ini sarat pernyataan bernuansa saling tuduh, saling tuding, dan saling ejek di antara sesama politisi. Warga net atau netizen pun tak kalah bisingnya ketika menyikapi kecenderungan itu. Banyak warga merasa prihatin karena sebagian anak bangsa seperti tercabut dari akar budayanya.Mereka terang-terangan mengingkari budaya ketimuran yang ditanamkan leluhur dan orang tua yang semua aspeknya sudah terangkum dalam lima sila Pancasila; mulai tentang Ketuhanan, aspek kemanusiaan atau humanisme, persatuan serta musyawarah untuk mufakat, demokrasi, dan keadilan sosial.
Ketika mencermati tagar #2019 ganti presiden, ragam kesimpulan akan mengemuka. Banyak orang menilai tagar itu tidak etis dalam konteks budaya timur. Juga merefleksikan hilangnya tenggang rasa, terutama ketika sosialisasi tagar itu terkesan dipaksa-paksakan kendati ada risiko yang tidak boleh diabaikan.Mereka yang pro dan kontra terhadap tagar itu, bersama-sama aparat keamanan, harus menghitung risiko manakala terjadi gesekan. Kekanak-kanakan jika seluruh akibat dari gesekan itu dibebankan ke pundak aparat keamanan.
Akan selalu ada ekses saat Anda hanya menuntut hak dan bersikap masa bodoh pada kewajiban. Perilaku liberal belum tentu bisa diterima semua orang, terlebih pada masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma dan sistem nilai di lingkungan masing-masing.Pada kasus pembubaran deklarasi di Riau dan Surabaya, sang orator menunjukkan sikap mau menang sendiri, tanpa memedulikan reaksi sebagian warga di dua kota itu. Menuntut kebebasan tanpa menghormati hak orang lain, sejatinya bukan budaya Indonesia. Anak bangsa sudah diajarkan berperilaku santun dan prinsip “musyawarah untuk mufakat”. Jadi, utamakan dialog untuk menyelesaikan ragam persoalan.
Siapa pun tidak menginginkan potensi gesekan akar rumput yang nyaris terjadi di Surabaya dan Riau terjadi lagi di kota-kota lainnya. Siapa pun silakan menyuarakan aspirasinya, tetapi dengan tetap berpijak pada budaya dan norma yang berlaku. Esensi budaya dan norma dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana telah disebutkan tadi, sudah terangkum dalam lima sila Pancasila. Pada esensi kelima sila itulah hendaknya adab berpolitik berpijak.

Ketika para politisi bersedia mengadopsi adab berpolitik yang berpijak pada akar budaya bangsa, setiap elemen masyarakat seluruh pelosok Nusantara akan bersikap terbuka untuk mendengar, menerima atau menanggapi dengan sikap kritis. Dengan adab berpolitik seperti itu, tendensi provokasi dan nuansa kebencian akan hilang dengan sendirinya. Sebab, segala sesuatunya diawali dengan saling menghargai, menghormati, dan tenggang rasa.

Sejarah mencatat bahwa harmoni berbagai elemen bangsa selalu terjaga sejak dulu karena setiap warga negara selalu mengedepankan semangat saling menghargai, saling menghormati, dan bertenggang rasa. Jangan lupakan budaya dari leluhur ini.