Jelang H-4, Anggaran Pilkada Serentak Baru Terserap 78,35 Persen
Sabtu, 23 Juni 2018 - 21:24 WIB
Jelang H-4, Anggaran Pilkada Serentak Baru Terserap 78,35 Persen
A
A
A
JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang jatuh pada 27 Juni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan bahwa anggaran pesta demokrasi tersebut baru terserap 78,35 persen.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri, Sumule Tumbo menyampaikan, berdasarkan data terakhir yang di update minggu lalu mengenai anggaran Pilkada Serentak 2018 berjumlah Rp 19.115. 389.813.283,-.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Namun, dalam realisasinya, anggaran yang baru terserap sekitar 78,35 persen atau terealisasinya berjumlah Rp 14.976.401.274.923,-.
"Untuk anggaran sesuai dengan data kurang lebih 19,1 Triliun, ini di dalam pelaksanaannya sangat dinamis, artinya berkembang terus. Dan tim dari kami akan mantau terus, menerima jam per jam, dan kita berikan solusi permasalahan kalau ada yang ragu," kata Sumule, di Gedung Kemendagri, Jakarta, (23/6/18).
Sementara, KPU baru menyerap anggaran 83,41 persen atau senilai Rp10,7 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun. Sedangkan Bawaslu baru menyerap anggaran 68,87 persen atau Rp2,6 triliun dari Rp 3,7 triliun. Serta Polri baru menyerap 66,41 persen atau Rp1,6 triliun dari anggaran Rp2,4 triliun.
Sumule menyebut, salah satu kendala belum terserapnya anggaran karena pihak KPU daerah belum meminta pencairan anggaran. Menurut Sumule, KPU tetap harus meminta dana dicairkan meski sudah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Jadi kan memang belum diminta, sesuai kebutuhan. Jadi kami mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sehingga kami menugaskan staf kami untuk memfasilitasi," kata Sumule.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional Pilkada seperti kotak suara hingga membayar saksi. Ada pun beberapa daerah yang penyerapannya kurang seperti Papua.
"Kita ke Papua. Lalu ada 9 di Sulsel, kemudian kita ada kunjungan ke Palangkaraya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada kendala teknis," ujarnya.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri, Sumule Tumbo menyampaikan, berdasarkan data terakhir yang di update minggu lalu mengenai anggaran Pilkada Serentak 2018 berjumlah Rp 19.115. 389.813.283,-.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Namun, dalam realisasinya, anggaran yang baru terserap sekitar 78,35 persen atau terealisasinya berjumlah Rp 14.976.401.274.923,-.
"Untuk anggaran sesuai dengan data kurang lebih 19,1 Triliun, ini di dalam pelaksanaannya sangat dinamis, artinya berkembang terus. Dan tim dari kami akan mantau terus, menerima jam per jam, dan kita berikan solusi permasalahan kalau ada yang ragu," kata Sumule, di Gedung Kemendagri, Jakarta, (23/6/18).
Sementara, KPU baru menyerap anggaran 83,41 persen atau senilai Rp10,7 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun. Sedangkan Bawaslu baru menyerap anggaran 68,87 persen atau Rp2,6 triliun dari Rp 3,7 triliun. Serta Polri baru menyerap 66,41 persen atau Rp1,6 triliun dari anggaran Rp2,4 triliun.
Sumule menyebut, salah satu kendala belum terserapnya anggaran karena pihak KPU daerah belum meminta pencairan anggaran. Menurut Sumule, KPU tetap harus meminta dana dicairkan meski sudah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Jadi kan memang belum diminta, sesuai kebutuhan. Jadi kami mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sehingga kami menugaskan staf kami untuk memfasilitasi," kata Sumule.
Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional Pilkada seperti kotak suara hingga membayar saksi. Ada pun beberapa daerah yang penyerapannya kurang seperti Papua.
"Kita ke Papua. Lalu ada 9 di Sulsel, kemudian kita ada kunjungan ke Palangkaraya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada kendala teknis," ujarnya.
(pur)
