314 Daerah Antre Menunggu Pemekaran
Selasa, 20 Februari 2018 - 13:00 WIB
314 Daerah Antre Menunggu Pemekaran
A
A
A
KENDARI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku menerima usulan pemekaran 314 daerah setingkat provinsi, kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sayangnya, politikus PDIP ini tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut. Pasalnya, kata dia, moratorium pemekaran merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia sentris, sehingga untuk saat ini pemerintah tidak akan menyetujui pemekaran wilayah yang diajukan kepala daerah.
"Dengan kebijakan Bapak Presiden yang membangun Indonesia sentris, saya menunda dulu pemekaran karena ada moratorium," terang Tjahjo saat melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi sebagai penjabat (pj) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Bahteramas, Kendari, Senin (19/2/2018).
Tjahjo mengaku belum mengetahui secara pasti kapan moratorium pemekaran daerah ini dicabut. Namun, dia menyebut pemekaran daerah bisa dilakukan ketika pertumbuhan dan keuangan negara mencukupi. "Ya, nanti kita lihat kalau sampai pertumbuhan dan keuangan mencukupi," tutur mantan sekjen PDIP itu.
Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.
Sementara itu, mantan plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata menyinggung soal moratorium pemekaran wilayah. Dia membeberkan wilayah Provinsi Sultra memiliki luas 183.000 kilometer, dengan luas daratannya 38.000 kilometer dan sisanya lautan. Oleh karena itu, menurut Saleh, dana perimbangan yang didapat Pemprov Sultra tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Maka itu, Saleh meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan moratorium terkait pemekaran wilayah.
"Kami mohon kiranya kebijakan moratorium oleh pemerintah jangan diterapkan terlalu kaku. Misalnya memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah enam bulan sekali atau satu tahun sekali," kata Saleh dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, kondisi geografis Provinsi Sultra yang didominasi lautan membuat pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Dia mencontohkan, salah satunya pembangunan klinik puskesmas dan sekolah-sekolah di Kepulauan Buton terkendala geografis.
"Dengan kebijakan Bapak Presiden yang membangun Indonesia sentris, saya menunda dulu pemekaran karena ada moratorium," terang Tjahjo saat melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi sebagai penjabat (pj) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Bahteramas, Kendari, Senin (19/2/2018).
Tjahjo mengaku belum mengetahui secara pasti kapan moratorium pemekaran daerah ini dicabut. Namun, dia menyebut pemekaran daerah bisa dilakukan ketika pertumbuhan dan keuangan negara mencukupi. "Ya, nanti kita lihat kalau sampai pertumbuhan dan keuangan mencukupi," tutur mantan sekjen PDIP itu.
Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.
Sementara itu, mantan plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata menyinggung soal moratorium pemekaran wilayah. Dia membeberkan wilayah Provinsi Sultra memiliki luas 183.000 kilometer, dengan luas daratannya 38.000 kilometer dan sisanya lautan. Oleh karena itu, menurut Saleh, dana perimbangan yang didapat Pemprov Sultra tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Maka itu, Saleh meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan moratorium terkait pemekaran wilayah.
"Kami mohon kiranya kebijakan moratorium oleh pemerintah jangan diterapkan terlalu kaku. Misalnya memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah enam bulan sekali atau satu tahun sekali," kata Saleh dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, kondisi geografis Provinsi Sultra yang didominasi lautan membuat pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Dia mencontohkan, salah satunya pembangunan klinik puskesmas dan sekolah-sekolah di Kepulauan Buton terkendala geografis.
(amm)
