Gelar Bimtek, BSKDN Kemendagri Harapkan Potensi Daerah Meningkat
loading...
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Bali, Jumat, 10 Juni 2022.
Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, mengatakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan daerah dan selanjutnya nasional.
"Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju," ungkapnya.
Menyambut hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali, I Made Gunaja, Mengatakan Bimtek akan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan yang baik.
"Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” ucapnya mewakili Pemerintah Provinsi Bali.
Dengan pemahaman terkait substansi IPKD, Gunaja melanjutkan, pemerintah daerah pun akan terpacu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah mereka.
"Pengawalan tata kelola keuangan daerah pun akan menjadi semakin efektif," ujarnya.
Eko pun menekankan, hasil IPKD pada masing-masing daerah juga berguna untuk mengetahui kualitas suatu daerah. "Dengan mengetahui kondisi kita, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, ini akan mempercepat pembangunan daerah kita," jelasnya.
"Tapi kalau kita tidak mengetahui, tidak dapat mendiagnosis kemampuan kita, repot sekali Bapak-Ibu. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan pelajari benar-benar materi dalam Bimtek ini," tambahnya.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Bimtek.
"Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali beserta jajaran yang telah mendukung kita semua hingga terlaksanya Bimtek ini," ucap Eko di hadapan hadiri Bimtek yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan daerah di regional tengah dan timur.
Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, mengatakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan daerah dan selanjutnya nasional.
"Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju," ungkapnya.
Menyambut hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali, I Made Gunaja, Mengatakan Bimtek akan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang tata kelola keuangan yang baik.
"Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” ucapnya mewakili Pemerintah Provinsi Bali.
Dengan pemahaman terkait substansi IPKD, Gunaja melanjutkan, pemerintah daerah pun akan terpacu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah mereka.
"Pengawalan tata kelola keuangan daerah pun akan menjadi semakin efektif," ujarnya.
Eko pun menekankan, hasil IPKD pada masing-masing daerah juga berguna untuk mengetahui kualitas suatu daerah. "Dengan mengetahui kondisi kita, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, ini akan mempercepat pembangunan daerah kita," jelasnya.
"Tapi kalau kita tidak mengetahui, tidak dapat mendiagnosis kemampuan kita, repot sekali Bapak-Ibu. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan pelajari benar-benar materi dalam Bimtek ini," tambahnya.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Bimtek.
"Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali beserta jajaran yang telah mendukung kita semua hingga terlaksanya Bimtek ini," ucap Eko di hadapan hadiri Bimtek yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan daerah di regional tengah dan timur.
(maf)
Lihat Juga :
