Perguruan Tinggi Menyambut Era Disrupsi

Fathur Rokhman
Rektor Universitas Negeri Semarang

Perubahan besar dan men­da­sar terjadi hampir di se­tiap bidang kehidupan. Kini cara manusia hidup dan me­nikmati kehidupan sama sekali berbeda dengan era-era se­be­lum­nya. Perubahan itu mem­beri peluang sekaligus tan­ta­ng­an kepada setiap institusi ne­gara, termasuk perguruan tinggi.

Oleh sejumlah ahli ma­na­je­men, perubahan besar dan men­da­sar itu disebut sebagai dis­rupsi. Dalam era disrupsi, per­ubahan tidak terjadi ber­ta­hap seperti orang meniti tang­ga. Perubahan pada era itu lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan meng­gan­tinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda.

Institusi bisnis adalah "korban" yang terdampak pa­ling cepat. Puluhan perusahaan besar yang mapan tumbang da­lam waktu singkat akibat muncul pesaing baru tak teramalkan sebelumnya. Inovasi ber­ke­si­nambungan tak cukup mem­buat­nya selamat dari ledakkan per­ubahan yang masif dan di luar dugaan itu.

Lembaga pemerintah se­perti perguruan tinggi me­mang belum terkena dampak secara besar-besaran. Namun, pelan tapi pasti, disrupsi juga me­ng­ancam eksistensi lem­ba­ga pe­me­rintah. Bahkan, dalam ben­tuk paling ekstrem, disrup­si juga akan mengancam eksis­ten­si negara. Karena itu, pe­pa­tah lama "berubah atau punah" be­nar-benar menemukan taj­i­nya.

Dua Kendala
Dorongan agar perguruan tinggi berubah secara radikal se­benarnya telah muncul dari ber­bagai kalangan. Hampir setiap datang ke perguruan tinggi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar perguruan tinggi membuka program studi baru yang spesifik. Dia pernah mengusulkan program studi media sosial (medsos), toko on­line, bahkan meme. Meski kerap disampaikan dengan gaya gu­yon, gagasan Presiden se­be­nar­nya berangkat dari refleksi aka­demik yang mendalam. Dengan cara itu dia sedang mendorong perguruan tinggi lebih adaptif dalam merespons perubahan. Bagi Presiden, perubahan dunia tak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang bertahap, tetapi harus dengan perubahan lebih radikal.

Secara praktis, gagasan Pre­siden sangat relevan dengan kon­disi masyarakat dunia saat ini. Lembaga riset internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada Maret 2017 lalu sudah mem­prediksi disrupsi akan membuat 30% pekerjaan di Inggris hilang, sementara di Ame­rika Serikat mencapai 38%, di Jer­man 35%, dan Jepang 21%. Meski belum diteliti secara khu­sus, Indonesia juga mengalami kekhawatiran sama. Berbagai profesi akan kehilangan rele­van­sinya karena perubahan ma­sya­rakat yang begitu cepat.

Ketua Eksekutif Forum Eko­nomi Dunia Klauss Schwab mem­beri gambaran lebih kon­kret. Perubahan yang muncul pada Revolusi Industri 4.0 di­tan­dai dengan berkembangnya ke­cerdasan buatan, penerapan teknologi nano di berbagai bi­dang, dan rekayasa genetis. Ke­tika tiga teknologi itu berhasil diaplikasikan, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Ada­pun ilmu pengetahuan yang diper­oleh di perguruan tinggi tidak lagi berguna karena kehilangan relevansinya.

Harari (2016) menyebutkan era kecerdasan buatan tidak bisa dihindarkan. Era itu akan membawa manusia pada era penuh optimisme sekaligus pe­nuh kekhawatiran. Optimisme muncul karena kecerdasan buatan akan membuat efisiensi pe­kerjaan bisa ditingkatkan ber­kali-kali lipat. Kekhawatiran muncul karena kecerdasan buatan juga berpotensi meng­an­cam eksistensi manusia dan kemanusiaan yang selama ini telah mapan.

Teknologi nano juga akan segera mendapat ruang dalam berbagai moda produksi. Ketika teknologi ini sudah diterapkan, efektivitas produksi bisa ditingkatkan puluhan bah­kan ra­tus­an kali lipat. Pada saat itu, mekanika tradisional akan terasa sa­ngat kuno, sebagaimana hari ini kita menilai kapak batu.