Program Rumah DP 0 Rupiah

LANGKAH Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan merealisasikan program Rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah patut diapresiasi. Kebijakan yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah ini sekaligus akan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, terutama mereka yang belum punya tempat tinggal.

Meski yang akan dibangun adalah tempat tinggal berbentuk hunian vertikal, semua pihak sudah seharusnya mendukung program ini. Setidaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berupaya untuk memenuhi janji saat kampanye pilkada dulu.

Memberikan kritik sah-sah saja. Namun, alangkah bijaksananya kalau kritikan itu sifatnya membangun, bukan untuk mem-bully atau memojokkan. Kita harus fair juga dengan memberikan waktu kepada gubernur DKI untuk menjalankan program-programnya. Jangan belum-belum kebijakan Gubernur Anies dikritik habis-habisan hanya gara-gara bukan gubernur pilihannya.

Mengapa kita mendukung program Rumah DP 0 Rupiah? Pertama, masih banyak warga DKI yang belum memiliki tempat tinggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menyebutkan bahwa hampir separuh, tepatnya 48,91% dari sekitar 10,1 juta jiwa, penduduk warga DKI Jakarta tidak memiliki rumah, bangunan, atau tempat tinggal sendiri. Berarti sekitar 5 juta orang di Jakarta tidak punya rumah sendiri.

Besarnya jumlah warga Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri ini disebabkan harga rumah yang sangat mahal sehingga tidak terjangkau kalangan menengah ke bawah. Dengan begitu, tidak pada tempatnya kalau program mulia ini tidak didukung. Program Rumah DP 0 Rupiah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslahatan warga Jakarta.

Kedua, program Anies ini juga sekaligus mendukung program pembangunan Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015. Hingga awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan baru merealisasikan program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit.

Tentu program Rumah DP 0 Rupiah milik DKI ini akan semakin mendekatkan target program Satu Juta Rumah pemerintah pusat menjadi kenyataan. Pada tahap awal Pemprov DKI segera membangun 703 hunian vertikal di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Rumah tingkat berbentuk rusunami tersebut akan diperuntukkan bagi warga Ibu Kota yang berpenghasilan rendah, yakni bergaji kurang dari Rp7 juta per bulan. Hunian vertikal ini akan dijual dengan DP 0 rupiah dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ketiga, terwujudnya program Rumah DP 0 Rupiah ini bisa menjadi inspirasi kepala daerah yang lain untuk benar-benar melaksanakan setiap janji kampanye. Hal ini penting agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilkada meningkat. Keempat, sudah semestinya setiap pemimpin harus berupaya untuk kualitas hidup warganya. Kepemilikan tempat tinggal merupakan kebutuhan hak asasi manusia (HAM).

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal ini juga akan mengurangi ketimpangan di Jakarta. Kelompok menengah ke atas sudah punya akses terhadap perumahan, kredit rumah, dan asetnya akan terus meningkat. Namun, tanpa bantuan seperti program Rumah DP 0 Rupiah, hampir mustahil kelompok menengah ke bawah di DKI memiliki rumah.

Melihat berbagai faktor di atas, sudah semestinya seluruh stakeholder yang terkait dengan program Rumah DP 0 Rupiah harus bekerja sama merealisasikannya sesuai target rencana, yakni 1,5 tahun mendatang. Satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana program Rumah DP 0 Rupiah ini tepat sasaran.

Jangan sampai warga mampu ikut memanfaatkan program yang diperuntukkan bagi warga menengah ke bawah ini. Begitu pun pascapembeliannya. Karena itu, pengawasannya harus serius dan terus-menerus dilakukan sampai tak ada celah bagi warga yang nakal.