Capres Didominasi Muka Lama, Persaingan Cawapres Lebih Dinamis
Kamis, 04 Januari 2018 - 11:26 WIB
Capres Didominasi Muka Lama, Persaingan Cawapres Lebih Dinamis
A
A
A
JAKARTA - Persaingan figur calon presiden (capres) 2019 diprediksi tidak seseru persaingan figur calon wakil presiden (cawapres). Figur Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dinilai masih bakal mendominasi isu pencalonan presiden. Dengan hanya dua figur yang punya bobot elektabilitas kuat itu, Pilpres 2019 nanti diprediksi bakal lebih dinamis dalam penentuan sosok calon wakil presiden, baik yang diproyeksikan sebagai pendamping Jokowi maupun pendamping Prabowo.
Demikian disampaikan akademisi Universitas Paramadina yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio dalam acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana di Jakarta, Rabu (3/1/2018). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adhi Masardi, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Indef Enny Sri Hartati, Ketua Perkumpulan Profesional Indonesia/Presiden Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia Haji Datuk Sweida, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Direktur Perludem Titi Anggraini.
"Pada 2019 fokusnya memang masih pada Jokowi dan Prabowo, tapi besar kemungkinan Prabowo akan mengambil peran berbeda. Dalam konteks ini, maka siapa sosok wakil menjadi lebih dinamis," kata Hendri.
Hendri mengungkapkan, yang hampir pasti menjadi capres memang baru sosok Jokowi sebagai incumbent yang sudah aman dari sisi dukungan politik. Adapun Prabowo kemungkinan akan memainkan peran berbeda. "Mungkin sebagai king maker ya, beliau kan tercatat lebih sukses jadi king maker, Jokowi adalah buktinya," ujar dia.
Menurut Hendri, beberapa nama yang berpotensi meramaikan Pilpres 2019 sebagai cawapres seperti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta ekonom senior Rizal Ramli.
"Anies dan nama-nama tokoh lainnya kami prediksi memiliki peluang untuk meramaikan persaingan 2019 selain nama Jokowi dan Prabowo. Nama-nama ini sering muncul saat diskusi kelompok terfokus dan survei," ungkap dia.
Dia mengatakan, nama-nama tersebut bisa saja menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, terutama untuk posisi yang akan ditinggalkan Jusuf Kalla (JK). "Posisi cawapres Jokowi lebih ramai diperebutkan dibandingkan capres penantang atau cawapres penantang. Mungkin karena jadi cawapres Jokowi jalannya lebih menurun menuju kemenangan bila dibandingkan posisi menantang," terang Hendri.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengatakan, jika melihat dinamika politik saat ini, wacana memunculkan presiden alternatif selain Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 memang seperti bermimpi di siang bolong. Nyatanya partai politik sejauh ini tidak mampu menyajikan pilihan sosok pemimpin yang bervariasi. "Justru partai politik memangkas calon melalui regulasi dan aturan. Jadi bukan soal berani atau enggak berani, itu tadi aturannya. Praktiknya dipotong di hulu. Praktik ini enggak sehat buat demokrasi kita," ungkap dia.
Dahnil mengumpamakan praktik politik Tanah Air seperti diterangkan dalam teori ekonomi tidak pernah masuk pasar kompetitif, pasar politik yang bersifat oligopoli. Dengan begitu, berharap komoditas dan produk pilihan yang banyak itu seperti mimpi di siang bolong karena sudah dipotong sejak dari hulu.
Demikian disampaikan akademisi Universitas Paramadina yang juga pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio dalam acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana di Jakarta, Rabu (3/1/2018). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adhi Masardi, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Indef Enny Sri Hartati, Ketua Perkumpulan Profesional Indonesia/Presiden Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia Haji Datuk Sweida, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Direktur Perludem Titi Anggraini.
"Pada 2019 fokusnya memang masih pada Jokowi dan Prabowo, tapi besar kemungkinan Prabowo akan mengambil peran berbeda. Dalam konteks ini, maka siapa sosok wakil menjadi lebih dinamis," kata Hendri.
Hendri mengungkapkan, yang hampir pasti menjadi capres memang baru sosok Jokowi sebagai incumbent yang sudah aman dari sisi dukungan politik. Adapun Prabowo kemungkinan akan memainkan peran berbeda. "Mungkin sebagai king maker ya, beliau kan tercatat lebih sukses jadi king maker, Jokowi adalah buktinya," ujar dia.
Menurut Hendri, beberapa nama yang berpotensi meramaikan Pilpres 2019 sebagai cawapres seperti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta ekonom senior Rizal Ramli.
"Anies dan nama-nama tokoh lainnya kami prediksi memiliki peluang untuk meramaikan persaingan 2019 selain nama Jokowi dan Prabowo. Nama-nama ini sering muncul saat diskusi kelompok terfokus dan survei," ungkap dia.
Dia mengatakan, nama-nama tersebut bisa saja menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, terutama untuk posisi yang akan ditinggalkan Jusuf Kalla (JK). "Posisi cawapres Jokowi lebih ramai diperebutkan dibandingkan capres penantang atau cawapres penantang. Mungkin karena jadi cawapres Jokowi jalannya lebih menurun menuju kemenangan bila dibandingkan posisi menantang," terang Hendri.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengatakan, jika melihat dinamika politik saat ini, wacana memunculkan presiden alternatif selain Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 memang seperti bermimpi di siang bolong. Nyatanya partai politik sejauh ini tidak mampu menyajikan pilihan sosok pemimpin yang bervariasi. "Justru partai politik memangkas calon melalui regulasi dan aturan. Jadi bukan soal berani atau enggak berani, itu tadi aturannya. Praktiknya dipotong di hulu. Praktik ini enggak sehat buat demokrasi kita," ungkap dia.
Dahnil mengumpamakan praktik politik Tanah Air seperti diterangkan dalam teori ekonomi tidak pernah masuk pasar kompetitif, pasar politik yang bersifat oligopoli. Dengan begitu, berharap komoditas dan produk pilihan yang banyak itu seperti mimpi di siang bolong karena sudah dipotong sejak dari hulu.
(amm)
