Memetik Hikmah Munas KAHMI di Medan
Kamis, 23 November 2017 - 07:02 WIB
Memetik Hikmah Munas KAHMI di Medan
A
A
A
Erwin Moeslimin Singajuru
Anggota KAHMI dan DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) adalah organisasi yang menghimpun jutaan kader HMI yang telah berkiprah di pelbagai bidang di Indonesia; dari latar belakang suku, bahasa, budaya, dan pendidikan yang beragam. Keragaman tersebut telah menjadi nilai lebih dari organisasi ini sehingga tidak salah bila KAHMI diharapkan menjadi kekuatan pengikat kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di samping itu, KAHMI dibentuk untuk mengoordinasikan dan menjadi jembatan pelbagai potensi itu sehingga mampu berkiprah di bidang masing-masing di mana pun, sekaligus sebagai komitmen mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diberkahi dan diridai oleh Allah SWT.
Jika disederhanakan, organisasi KAHMI menjadi tempat atau "rumah besar" aktivis muslim dalam menggodok, mematangkan diri dan pemikiran dengan tanpa membeda-bedakan, bersifat universal sesuai misi Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin .
Munas
Musyawarah Nasional (Munas) pada 17 dan 18 November 2017 di Medan berada pada momentum yang tepat. Pertama , dilakukan beberapa saat setelah penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada pendiri HMI Profesor Lafran Pane. Munas ini bisa menjadi momentum untuk menyejajarkan perilaku alumni HMI dengan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan pendiri HMI itu.
Kedua , kehadiran Presiden membuka dan Wakil Presiden menutup munas menandakan pengakuan dan penghormatan terhadap kiprah alumni dan organisasi HMI selama 70 tahun. Pengakuan dan penghormatan negara pada KAHMI tentu saja sangat beralasan karena terutama telah melahirkan kader-kader bangsa dan masih terus eksis sebagai wadah penggodokan sumber daya manusia bagi negara.
Jadi, antara KAHMI dan pemerintah sejatinya telah terwujud sinergi yang memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan kiprah yang saling melengkapi.
Di tengah krisis berbagai bidang terutama krisis moral dan etika bangsa, Munas KAHMI kali ini seharusnya menjadi momentum pula untuk menegaskan kembali komitmen pada penegakan moral dan etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan begitu, KAHMI akan dipandang sebagai organisasi yang masih diapresiasi kebersihan, ketegasan, dan dinamikanya, terutama sebagai penjaga moral.
Perlu ditambahkan dari sudut penegakan moral dan etika, sudah terbukti banyak organisasi terutama organisasi profesi yang tak mampu menegakkan "kode etik" yang muaranya pada moral (agama) itu.
KAHMI seharusnya dapat mengambil peran yang makin ditinggalkan berbagai organisasi itu. KAHMI, dalam hal ini para anggotanya, harus berani menempatkan diri sebagai penjaga gawang, berdiri tegak dengan akhlaqul karimah -nya, karena memang itulah salah satu kekuatan (moral force ) yang sejak awal dikenal.
Sayang, di tengah suasana munas lalu, beredar rumor tak sedap ada permainan money politics (suap) yang dilakukan oleh beberapa calon presidium. Dari rumor yang beredar, para kandidat presidium ini secara masif menyebar tiket (PP), biaya penginapan, dan uang saku jika mereka bersedia memilih sang calon. Indikasi ini—walau hal ini sulit dibuktikan dan oleh karenanya ini perlu pembuktian—agar tidak menjadi fitnah, bagaimanapun telah merusak atmosfer munas kali ini.
Rumor itu patut disesalkan dan sungguh memprihatinkan. Kita masih ingat pepatah lama bahwa "tak ada api kalau tak ada asap". Mengapa rumor itu dapat muncul dan cepat meluas? KAHMI adalah di antara sedikit organisasi massa yang sejauh ini menurut pandangan penulis masih dipercaya sebagai organisasi yang masih terjaga kebersihan martabat, kewibawaan, dan moralnya. Bahkan jika dikaitkan dengan Pancasila sekalipun, ada "kepantasan" bagi KAHMI untuk menyandang sebagai representasinya di garda depan.
Memetik Hikmah
Bagaimanapun ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Munas KAHMI kali ini di samping dibuka dan ditutup oleh pejabat tertinggi di negeri ini, juga dihadiri oleh para tokoh yang sudah sangat familier di kalangan HMI seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan lain-lain, termasuk para kandidat presidium yang telah sangat dikenal seperti Hamdan Zoelva, Siti Zuhro, Ade Komaruddin, Harry Azhar, dan lain-lain. Peserta yang datang dari seluruh Indonesia pun tampak begitu antusias.
Perhelatan tampak meriah dengan suasana penuh keakraban, penuh persaudaraan muslim (ukhuwah islamiyah ) yang oleh karena itu sangat disesalkan ada rumor negatif terhadap forum tertinggi KAHMI ini.
Munas seharusnya menjadi sarana rekonsiliasi yang paling efektif untuk saling memaklumi keadaan mengingat tidak mudah menghadirkan anggota KAHMI dalam jumlah besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Munas juga dapat dijadikan momentum untuk merevitalisasi gerakan ke depan.
Beberapa momentum itu adalah: Pertama , battle of values (pertarungan nilai). Ke dalam, KAHMI harus mendefinisikan dan mempertegas ulang definisi dirinya, mengontemplasikan peran-perannya, dan melakukan gerakan absorpsi atas komponen-komponen yang akan merusak KAHMI. Karena itu, basis moral, intelektual HMI-KAHMI, harus lebih diperkuat.
Kedua , reaktualisasi peran. KAHMI harus menata ulang peran-peran strategisnya, terutama pada tataran politik, bisnis, pendidikan, dan kemasyarakatan lain. Harus dipahami bahwa musuh KAHMI saat ini bukan lagi bak masa penjajahan, melainkan lebih banyak pada built in politics, business , social yang sistematik dan tak teraba. Peran-peran ini harus dapat dibaca dengan jeli, kritis, dan dengan moral yang tinggi.
Saat ini kita ada di tengah krisis keteladanan dari elite politik yang tak sungkan mempertontonkan ucapan dan prilaku tak bermoral dan tak beretika di depan publik. Maka itu, sangat diharapkan KAHMI meneguhkan peran strategisnya sebagai kekuatan melakukan revitalisasi nilai-nilai moral, intelektual, dan etika dalam ucapan dan tindakan melalui kiprah anggota KAHMI di mana pun agar ada harapan terbangunnya bangsa dan negara yang beradab.
KAHMI sebagai representasi muslim kelas menengah terdidik yang modern dan moderat selayaknya menjadi penghubung sosio-kultural dalam pergaulan kebangsaan. Proses pergumulan nilai-nilai kebangsaan sulit untuk menafikan, apalagi menegasikan, umat Islam. Mengingat peran kesejarahan umat dalam sejarah perjuangan sejak republik ini pada masa pembentukannya.
Di sinilah letak KAHMI sebagai sarana paguyuban tempat berbagai spektrum dan faksi sosial-politik alumni HMI yang tersebar di mana-mana. KAHMI menjadi semacam clearing house , yang akan berguna dalam manajemen sosial-politik berpokok pada kebangsaan dan keumatan.
Di pihak lain, semangat untuk memperbaiki kehidupan kemasyarakatan dan pengelolaan pemerintahan bersih pasti bisa dibebankan pada organisasi dengan tulang punggung para lulusan perguruan tinggi ini.
Dalam konteks revitalisasi moral dan etika dimaksud, perangai buruk segelintir anggota KAHMI yang haus kekuasaan melakukan praktik curang dalam pemilihan presidium KAHMI tidak boleh dibiarkan dan harus diusut. Jika terbukti, harus dikenakan sanksi etika berat. Jika dibiarkan, akan mempermalukan nama dan reputasi KAHMI.
Belum terlambat untuk memperbaiki dan merevitalisasi hal ini. Bravo KAHMI!
Pull out: Perangai buruk segelintir anggota KAHMI yang haus kekuasaan melakukan praktik curang dalam pemilihan presidium KAHMI tidak boleh dibiarkan dan harus diusut. Jika dibiarkan, akan mempermalukan nama dan reputasi KAHMI.
Anggota KAHMI dan DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) adalah organisasi yang menghimpun jutaan kader HMI yang telah berkiprah di pelbagai bidang di Indonesia; dari latar belakang suku, bahasa, budaya, dan pendidikan yang beragam. Keragaman tersebut telah menjadi nilai lebih dari organisasi ini sehingga tidak salah bila KAHMI diharapkan menjadi kekuatan pengikat kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di samping itu, KAHMI dibentuk untuk mengoordinasikan dan menjadi jembatan pelbagai potensi itu sehingga mampu berkiprah di bidang masing-masing di mana pun, sekaligus sebagai komitmen mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diberkahi dan diridai oleh Allah SWT.
Jika disederhanakan, organisasi KAHMI menjadi tempat atau "rumah besar" aktivis muslim dalam menggodok, mematangkan diri dan pemikiran dengan tanpa membeda-bedakan, bersifat universal sesuai misi Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin .
Munas
Musyawarah Nasional (Munas) pada 17 dan 18 November 2017 di Medan berada pada momentum yang tepat. Pertama , dilakukan beberapa saat setelah penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada pendiri HMI Profesor Lafran Pane. Munas ini bisa menjadi momentum untuk menyejajarkan perilaku alumni HMI dengan nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan pendiri HMI itu.
Kedua , kehadiran Presiden membuka dan Wakil Presiden menutup munas menandakan pengakuan dan penghormatan terhadap kiprah alumni dan organisasi HMI selama 70 tahun. Pengakuan dan penghormatan negara pada KAHMI tentu saja sangat beralasan karena terutama telah melahirkan kader-kader bangsa dan masih terus eksis sebagai wadah penggodokan sumber daya manusia bagi negara.
Jadi, antara KAHMI dan pemerintah sejatinya telah terwujud sinergi yang memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan kiprah yang saling melengkapi.
Di tengah krisis berbagai bidang terutama krisis moral dan etika bangsa, Munas KAHMI kali ini seharusnya menjadi momentum pula untuk menegaskan kembali komitmen pada penegakan moral dan etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan begitu, KAHMI akan dipandang sebagai organisasi yang masih diapresiasi kebersihan, ketegasan, dan dinamikanya, terutama sebagai penjaga moral.
Perlu ditambahkan dari sudut penegakan moral dan etika, sudah terbukti banyak organisasi terutama organisasi profesi yang tak mampu menegakkan "kode etik" yang muaranya pada moral (agama) itu.
KAHMI seharusnya dapat mengambil peran yang makin ditinggalkan berbagai organisasi itu. KAHMI, dalam hal ini para anggotanya, harus berani menempatkan diri sebagai penjaga gawang, berdiri tegak dengan akhlaqul karimah -nya, karena memang itulah salah satu kekuatan (moral force ) yang sejak awal dikenal.
Sayang, di tengah suasana munas lalu, beredar rumor tak sedap ada permainan money politics (suap) yang dilakukan oleh beberapa calon presidium. Dari rumor yang beredar, para kandidat presidium ini secara masif menyebar tiket (PP), biaya penginapan, dan uang saku jika mereka bersedia memilih sang calon. Indikasi ini—walau hal ini sulit dibuktikan dan oleh karenanya ini perlu pembuktian—agar tidak menjadi fitnah, bagaimanapun telah merusak atmosfer munas kali ini.
Rumor itu patut disesalkan dan sungguh memprihatinkan. Kita masih ingat pepatah lama bahwa "tak ada api kalau tak ada asap". Mengapa rumor itu dapat muncul dan cepat meluas? KAHMI adalah di antara sedikit organisasi massa yang sejauh ini menurut pandangan penulis masih dipercaya sebagai organisasi yang masih terjaga kebersihan martabat, kewibawaan, dan moralnya. Bahkan jika dikaitkan dengan Pancasila sekalipun, ada "kepantasan" bagi KAHMI untuk menyandang sebagai representasinya di garda depan.
Memetik Hikmah
Bagaimanapun ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Munas KAHMI kali ini di samping dibuka dan ditutup oleh pejabat tertinggi di negeri ini, juga dihadiri oleh para tokoh yang sudah sangat familier di kalangan HMI seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan lain-lain, termasuk para kandidat presidium yang telah sangat dikenal seperti Hamdan Zoelva, Siti Zuhro, Ade Komaruddin, Harry Azhar, dan lain-lain. Peserta yang datang dari seluruh Indonesia pun tampak begitu antusias.
Perhelatan tampak meriah dengan suasana penuh keakraban, penuh persaudaraan muslim (ukhuwah islamiyah ) yang oleh karena itu sangat disesalkan ada rumor negatif terhadap forum tertinggi KAHMI ini.
Munas seharusnya menjadi sarana rekonsiliasi yang paling efektif untuk saling memaklumi keadaan mengingat tidak mudah menghadirkan anggota KAHMI dalam jumlah besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Munas juga dapat dijadikan momentum untuk merevitalisasi gerakan ke depan.
Beberapa momentum itu adalah: Pertama , battle of values (pertarungan nilai). Ke dalam, KAHMI harus mendefinisikan dan mempertegas ulang definisi dirinya, mengontemplasikan peran-perannya, dan melakukan gerakan absorpsi atas komponen-komponen yang akan merusak KAHMI. Karena itu, basis moral, intelektual HMI-KAHMI, harus lebih diperkuat.
Kedua , reaktualisasi peran. KAHMI harus menata ulang peran-peran strategisnya, terutama pada tataran politik, bisnis, pendidikan, dan kemasyarakatan lain. Harus dipahami bahwa musuh KAHMI saat ini bukan lagi bak masa penjajahan, melainkan lebih banyak pada built in politics, business , social yang sistematik dan tak teraba. Peran-peran ini harus dapat dibaca dengan jeli, kritis, dan dengan moral yang tinggi.
Saat ini kita ada di tengah krisis keteladanan dari elite politik yang tak sungkan mempertontonkan ucapan dan prilaku tak bermoral dan tak beretika di depan publik. Maka itu, sangat diharapkan KAHMI meneguhkan peran strategisnya sebagai kekuatan melakukan revitalisasi nilai-nilai moral, intelektual, dan etika dalam ucapan dan tindakan melalui kiprah anggota KAHMI di mana pun agar ada harapan terbangunnya bangsa dan negara yang beradab.
KAHMI sebagai representasi muslim kelas menengah terdidik yang modern dan moderat selayaknya menjadi penghubung sosio-kultural dalam pergaulan kebangsaan. Proses pergumulan nilai-nilai kebangsaan sulit untuk menafikan, apalagi menegasikan, umat Islam. Mengingat peran kesejarahan umat dalam sejarah perjuangan sejak republik ini pada masa pembentukannya.
Di sinilah letak KAHMI sebagai sarana paguyuban tempat berbagai spektrum dan faksi sosial-politik alumni HMI yang tersebar di mana-mana. KAHMI menjadi semacam clearing house , yang akan berguna dalam manajemen sosial-politik berpokok pada kebangsaan dan keumatan.
Di pihak lain, semangat untuk memperbaiki kehidupan kemasyarakatan dan pengelolaan pemerintahan bersih pasti bisa dibebankan pada organisasi dengan tulang punggung para lulusan perguruan tinggi ini.
Dalam konteks revitalisasi moral dan etika dimaksud, perangai buruk segelintir anggota KAHMI yang haus kekuasaan melakukan praktik curang dalam pemilihan presidium KAHMI tidak boleh dibiarkan dan harus diusut. Jika terbukti, harus dikenakan sanksi etika berat. Jika dibiarkan, akan mempermalukan nama dan reputasi KAHMI.
Belum terlambat untuk memperbaiki dan merevitalisasi hal ini. Bravo KAHMI!
Pull out: Perangai buruk segelintir anggota KAHMI yang haus kekuasaan melakukan praktik curang dalam pemilihan presidium KAHMI tidak boleh dibiarkan dan harus diusut. Jika dibiarkan, akan mempermalukan nama dan reputasi KAHMI.
(pur)
