Mendagri Ingatkan PNS Daerah untuk Tidak Korupsi
Jum'at, 22 September 2017 - 19:16 WIB
Mendagri Ingatkan PNS Daerah untuk Tidak Korupsi
A
A
A
YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (PNS), untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, ada banyak area yang masuk radar rawan korupsi.
Tjahjo mengungkapkan, area rawan korupsi itu mulai dari perencanaan anggaran, restribusi dan pajak, dana bantuan sosial, belanja barang hingga jual beli jabatan. Dalam perencanaan anggaran harus ada keterbukaan.
"Perencanaan anggaran ini area rawan korupsi. Harus transparan agar semua pihak mengawasi betul. Hati-hati, karena kita tidak tahu siapa lawan siapa kawan, harus transparan," katanya saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Kota Yogyakarta, Jumat (22/9/2017).
Tjajo juga mencermati area rawan korupsi pada retribusi dan pajak. Begitu juga dengan bantuan dana sosial yang diberikan pada masyarakat. Pihaknya tidak ingin ada perangkat atau pejabat daerah tersangdung masalah hukum karena memotong dana bansos yang semestinya diberikan.
"Harus tepat sasaran, jangan ada potongan, apalagi sampai 50 persen. Itu sudah keterlaluan," tegasnya.
Instrumen lain seperti belanja barang dan jasa juga harus diperhatikan. Tjahjo kembali mengingatkan agar pelaporan dalam belanja barang dan jasa dilakukan dengan cermat, nyata, dan benar.
"Jual beli jabatan, jangan sampai itu terjadi. Pagi tadi saya ke Pemkab Klaten, kembali mengingatkan agar jangan sampai terulang dimana saja," tuturnya.
Tjahjo mencatat ada 77 pegawai pemerintahan hingga kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ironisnya, yang melakukan operasi tangkap tangan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jumlah itu belum anggota dewan yang juga tidak sedikit. Setiap ke daerah saya selalu ingatkan agar hati-hati dalam mengelola anggaran, hati-hati," pesannya.
Tjahjo mengaku mendapat amanat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun sinergitas tata kelola yang baik, antara pemerintah pusat dan daerah agar otonomi daerah berjalan sesuai harapan.
"Kita harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri dalam pemerintahan. Disini juga ada bapak-bapak dari kepolisian, kejaksaan, kodim, camat, hingga lurah, saya kembali ingatkan, mari kita saling gotong royong dalam pembangunan," tandasnya.
Tjahjo mengungkapkan, area rawan korupsi itu mulai dari perencanaan anggaran, restribusi dan pajak, dana bantuan sosial, belanja barang hingga jual beli jabatan. Dalam perencanaan anggaran harus ada keterbukaan.
"Perencanaan anggaran ini area rawan korupsi. Harus transparan agar semua pihak mengawasi betul. Hati-hati, karena kita tidak tahu siapa lawan siapa kawan, harus transparan," katanya saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Kota Yogyakarta, Jumat (22/9/2017).
Tjajo juga mencermati area rawan korupsi pada retribusi dan pajak. Begitu juga dengan bantuan dana sosial yang diberikan pada masyarakat. Pihaknya tidak ingin ada perangkat atau pejabat daerah tersangdung masalah hukum karena memotong dana bansos yang semestinya diberikan.
"Harus tepat sasaran, jangan ada potongan, apalagi sampai 50 persen. Itu sudah keterlaluan," tegasnya.
Instrumen lain seperti belanja barang dan jasa juga harus diperhatikan. Tjahjo kembali mengingatkan agar pelaporan dalam belanja barang dan jasa dilakukan dengan cermat, nyata, dan benar.
"Jual beli jabatan, jangan sampai itu terjadi. Pagi tadi saya ke Pemkab Klaten, kembali mengingatkan agar jangan sampai terulang dimana saja," tuturnya.
Tjahjo mencatat ada 77 pegawai pemerintahan hingga kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ironisnya, yang melakukan operasi tangkap tangan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jumlah itu belum anggota dewan yang juga tidak sedikit. Setiap ke daerah saya selalu ingatkan agar hati-hati dalam mengelola anggaran, hati-hati," pesannya.
Tjahjo mengaku mendapat amanat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun sinergitas tata kelola yang baik, antara pemerintah pusat dan daerah agar otonomi daerah berjalan sesuai harapan.
"Kita harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri dalam pemerintahan. Disini juga ada bapak-bapak dari kepolisian, kejaksaan, kodim, camat, hingga lurah, saya kembali ingatkan, mari kita saling gotong royong dalam pembangunan," tandasnya.
(maf)
