Rekomendasi DPP KPK Terkait Dugaan Indisipliner Aris Budiman

Senin, 04 September 2017 - 23:53 WIB
Rekomendasi DPP KPK...
Rekomendasi DPP KPK Terkait Dugaan Indisipliner Aris Budiman
A A A
JAKARTA - Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (DPP KPK) merekomendasikan Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, untuk menggelar pemeriksaan internal terhadap Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Brigjen Pol Aris Budiman.

"(Kesimpulan DPP) sudah disampaikan ke pimpinan. Rekomendasinya tentu saja kita harus melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara internal," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2017).

Rekomendasi itu dikatakan Febri, telah disetujui para komisioner KPK. Alasannya, dari pemeriksaan internal akan diketahui apakah jenderal polisi bintang satu itu terbukti melanggar disiplin dan kode etik pegawai KPK atau tidak.

"Baru kemudian kita lihat apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak. Setelah itu baru dibahas lebih lanjut dan disampaikan ke sidang DPP dan selanjutnya ke pimpinan," jelas Febri.

(Baca juga: Laode Berharap Persoalan Novel dan Dirdik KPK Selesai di Internal)

Pemeriksaan internal tersebut, sambung Febri telah dilaksanakan dan sedang berjalan. Namun, sayangnya dia enggan memaparkan lebih dalam. "Proses pemeriksaan internal masih berlangsung. Nanti begitu ada hasilnya kita akan sampaikan," ucap Febri.

Dugaan pelanggaran disiplin terhadap Aris sendiri dimulai saat dirinya memenuhi undangan Pansus Angket pekan lalu. Kehadiran Aris memang tidak meminta izin dari 5 pimpinan KPK.
(maf)
Berita Terkait
Budi Santoso: Revisi...
Budi Santoso: Revisi UU KPK Berhubungan Erat dengan Hasil Pansus Angket DPR
Soal Pansus Hak Angket...
Soal Pansus Hak Angket Haji, Jokowi: Itu Hak DPR
Respons Menag Yaqut...
Respons Menag Yaqut soal DPR Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji
Tolak Pansus Hak Angket...
Tolak Pansus Hak Angket Minyak Goreng, PKB Pilih Bentuk Panja
Usut Transaksi Janggal...
Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Hinca Dorong Bentuk Pansus Hak Angket
DPR Resmi Sahkan Pansus...
DPR Resmi Sahkan Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk Selidiki Penyalahgunaan Kuota Jemaah
Berita Terkini
6 Pejabat TNI AL Berganti,...
6 Pejabat TNI AL Berganti, Kadiskomlekal hingga Kadislitbangal
Presiden Prabowo Fokus...
Presiden Prabowo Fokus pada Kebutuhan Dasar Rakyat dan Kesejahteraan Masyarakat
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved