Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Jokowi Diminta Tegur Sekjen MK
Kamis, 23 Maret 2017 - 21:40 WIB
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Jokowi Diminta Tegur Sekjen MK
A
A
A
JAKARTA - Hilangnya dokumen permohonan pasangan calon Kabupaten Dogiyai Markus Waine-Angkian Goo diduga bukan yang pertama kali terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menegur lembaga penegak konstitusi tersebut agar hal serupa tidak terulang.
“Orang bertanya jangan-jangan sebelumnya ada dokumen yang hilang juga tapi tidak terekspose media. Saya pikir Presiden, Sekertariat Kabinet harus mengingatkan Sekretaris Jenderal MK terkait masalah ini. Ini dalam konteks administasi, hubungan relasi, bukan dalam konteks MK mandiri,” tutur Anggota DPR Komisi III, Nasir Djamil saat ditemui di Jakarta Kamis (23/3/2017).
Menurut Nasir, lembaga seperti MK harus menghindari penilaian negatif masyarakat. Kasus yang berulang terjadi di lembaga tersebut harus segera dipulihkan dan jangan sampai menggerus kepercayaan publik.
“Ini dalam konteks bagaimana rakyat menilai MK. Kasus yang ada di MK menunjukkan ada yang tidak beres dan karena itu sekjen harus diingatkan,” ucap Nasir. (Baca Juga: Pencurian Berkas MK Terungkap, Pelaku PNS dan Satpam )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengkritik komentar MK yang menyebut terungkapnya kasus pencurian dokumen ini karena sistem keamanan mereka cukup cepat mendeteksi pelaku dan segera mengungkapnya.
Menurut dia, sistem yang baik justru harus preventif, mencegah orang untuk tidak melakukan itu, walau punya kesempatan. “Justru keblinger kalau mereka katakan sistem keamanan mereka cukup bagus. Itu menunjukkan ingin menutupi kelemahan. Dia seperti orang yang berlindung di balik sebatang ilalang tapi orang bisa melihat,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menegur lembaga penegak konstitusi tersebut agar hal serupa tidak terulang.
“Orang bertanya jangan-jangan sebelumnya ada dokumen yang hilang juga tapi tidak terekspose media. Saya pikir Presiden, Sekertariat Kabinet harus mengingatkan Sekretaris Jenderal MK terkait masalah ini. Ini dalam konteks administasi, hubungan relasi, bukan dalam konteks MK mandiri,” tutur Anggota DPR Komisi III, Nasir Djamil saat ditemui di Jakarta Kamis (23/3/2017).
Menurut Nasir, lembaga seperti MK harus menghindari penilaian negatif masyarakat. Kasus yang berulang terjadi di lembaga tersebut harus segera dipulihkan dan jangan sampai menggerus kepercayaan publik.
“Ini dalam konteks bagaimana rakyat menilai MK. Kasus yang ada di MK menunjukkan ada yang tidak beres dan karena itu sekjen harus diingatkan,” ucap Nasir. (Baca Juga: Pencurian Berkas MK Terungkap, Pelaku PNS dan Satpam )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengkritik komentar MK yang menyebut terungkapnya kasus pencurian dokumen ini karena sistem keamanan mereka cukup cepat mendeteksi pelaku dan segera mengungkapnya.
Menurut dia, sistem yang baik justru harus preventif, mencegah orang untuk tidak melakukan itu, walau punya kesempatan. “Justru keblinger kalau mereka katakan sistem keamanan mereka cukup bagus. Itu menunjukkan ingin menutupi kelemahan. Dia seperti orang yang berlindung di balik sebatang ilalang tapi orang bisa melihat,” tuturnya.
(dam)
