Pilkada DKI Pantulan Pilpres 2019?

M Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

APAKAH Pilkada DKI Jakarta 2017 sejatinya sekadar pantulan kontestasi politik Pilpres 2019? Pertanyaan ini setengah terjawab ketika para kandidat sudah jelas.

Analisis elite dan kepartaian yang terbentuk tak jauh dari nama-nama besar elite politik nasional, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo Subianto. Ketiga elite itu masing-masing berada di belakang ketiga pasangan kontestan yang tengah berlaga kini.

Terkait dengan Megawati, dia ketua umum PDIP yang menyokong pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Tentulah nama Joko Widodo (Jokowi) meski genealogi kepolitikannya ada di wilayah ini, karena sebagai presiden, dia harus menampakkan kenetralannya.

Kalau pasangan Basuki-Djarot menang, kans tokoh yang didukung Megawati ke Pilpres 2019 akan memperoleh imbas psikopolitiknya. Nama Jokowi yang masih dipandang moncer, otomatislah kalau pasangan Basuki-Djarot menang, Jokowi ikut tersuntik modal psikopolitiknya.

Sementara itu bayangan SBY tertanam pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni akan menjadi sosok alternatif penting pada Pilpres 2019 manakala pasangan ini menang dalam Pilkada DKI.

Merujuk pada pengalaman Jokowi, sebelum terpilih jadi presiden, dia sempat menjadi gubernur DKI Jakarta. Agus akan terlipatgandakan kans politiknya manakala ia juga menjadi gubernur.

Adapun Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno yang didorong oleh Prabowo Subianto sebagai sosok sentralnya, kalau menang pilkada, sebagaimana Basuki-Djarot, posisinya hanya akan memperkuat sentimen psikopolitik sosok lain.

Kalau Basuki-Djarot sosoknya Jokowi, Anies-Sandi sosoknya Prabowo. Kubu Prabowo akan semakin percaya diri manakala Anies-Sandilah yang paling moncer dalam kontestasi politik lokal DKI kali ini.

Psikopolitik
Apa yang saya maksudkan dengan psikopolitik berbeda pengertiannya dengan konteks pemilih psikologis. Yang terakhir itu terkait dengan pemilih tradisional yang sudah menetapkan pilihannya berdasarkan atau dengan mengikatkan dirinya pada partai politik (party identification).

Psikopolitik yang saya maksud terkait dengan derajat atau bobot pertimbangan atau persepsional publik nasional yang cenderung dipengaruhi sosok yang berkaitan dengan pemenang Pilkada DKI. Konteksnya terutama tertuju ke para pemilih rasional kendatipun juga bisa menyasar ke pemilih sosiologis, bahkan psikologis.

Dampak psikopolitik ke jenis pemilih rasional ditunjukkan oleh pertimbangan yang cenderung memperkuat dalih penguatan perspektif pilihan publik. Argumennya, Ibu Kota ialah cermin kondisi nasional, maka akan lebih menjamin stabilitas pembangunan manakala antara yang memimpin Jakarta dan Indonesia berasal dari basis dukungan kepolitikan yang sama. Stabilitas pembangunan tampaknya, sadar atau tidak, tetap menjadi ukuran pentingnya.

Bagaimana dengan dampak sosiologisnya? Tak terelakkan, sentimen sosiologis, apakah itu keagamaan, kesukuan, kedaerahan, etnisitas atau yang terkait dengan hal-hal primordial lainnya akan turut berpengaruh.

Dari sisi pemilih sosiologis, mereka akan terpengaruh pada realitas sosiologis sosok gubernur mendatang. Hal demikian bisa memantul ke Pilpres 2019. Di sisi lain, siapa yang menang dalam kontestasi politik DKI kali ini juga akan berdampak ke konteks peta pemilih psikologis.

Elitisme dan Populisme
Ciri politik Indonesia dewasa ini tak terelakkan belum menjauh dari elitisme dan populisme. Elitisme merujuk pada kepolitikan yang berbasis elite. Karakter oligarki dan dalam batas tertentu klientelisme politik cukup mengemuka.

Demokrasi populer pilpres sejak 2004 hingga dewasa ini setidaknya telah mencatatkan adanya elite-elite yang tetap eksis dan berpengaruh. Mereka berlatar belakang sipil murni (Megawati, Jokowi) serta militer (SBY, Prabowo, juga Wiranto) dan masih akan berperan penting dalam pembentukan konstelasi politik pada kontestasi Pilpres 2019.

Mereka tampaknya masih akan mengedepankan pola-pola populis dalam berkontestasi. Apa yang sekarang terjadi dalam ingar-bingar kontestasi pilkada di Ibu Kota dari perspektif populisme politik menunjukkan adanya keseragaman pola dan tema. Nyaris tak ada perbedaan yang menonjol di antara ketiga pasang calon dari tema-tema yang mereka usung dan tawarkan dalam kampanye-kampanye dan debat.

Siapa yang paling kuat kelak? Tentu tak gampang menjawabnya, justru karena politik itu proses dan dinamis.

Peristiwa Pilkada DKI 2017 hanyalah cermin kecil untuk meneropong pilpres dua tahun kemudian. Ia hanya bisa memberi pada kita secuil potongan gambar yang masih sangat bisa berubah. Yang terkuat kelak ialah yang terbaik strateginya, bagaimana meraih dan memunculkan momentum sehingga terbentuk persepsi yang menguntungkan.

Para kandidat yang berlaga pada Pilpres 2019 diuntungkan oleh referensi pengalaman politik sebelumnya, bagaimana SBY bisa menang pada dua kali pilpres, pun bagaimana Jokowi mendadak populer dan terpilih dalam Pilpres 2014?

Strategi politik juga akan ditentukan oleh kepastian aturan main pemilu serentak. Apabila ketentuan ambang batas elektoral (presidential threshold) tidak lagi diberlakukan, kondisi demikian memungkinkan hadirnya banyak kandidat.

Elite-elite terkemuka sebagaimana disebutkan di atas akan berusaha keras untuk membangun koalisi dalam mendukung jagonya. Kalau koalisi gagal terbentuk, kandidat akan banyak. Sebaliknya bisa saja yang muncul justru calon tunggal.

Asumsinya, ada sosok yang dipandang paling kuat elektabilitasnya dan semua partai peserta pemilu tak mau berspekulasi untuk menghadirkan kandidat tandingan.

Saya sepakat dengan pendapat bahwa Pilkada 2017 merupakan arena pemanasan politik jelang Pilpres 2019. Tapi ia baru babak awal dari proses politik yang barangkali masih cukup rumit dalam pembentukan konstelasinya yang berpuncak pada kontestasi antarkandidat pada 2019 nanti.