Siap-siap Lepas Dolar
Kamis, 08 Desember 2016 - 07:39 WIB
Siap-siap Lepas Dolar
A
A
A
APA jadinya bila pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak lagi menjadi tolok ukur perekonomian Indonesia? Reaksi publik terutama dari kalangan pengusaha hingga ekonom beragam yang melahirkan antara pro dan kontra mewarnai awal pekan ini. Pasalnya, wacana tersebut langsung digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saatnya acuan mata uang terkait fundamental perekonomian nasional tidak mesti berkiblat ke dolar AS. Idealnya, pergerakan rupiah mengacu pada mata uang mitra dagang utama Indonesia.
Dengan menyebut mitra dagang utama, arah pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu mudah ditebak, yakni mata uang yuan, China. Data terbaru Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan angka total perdagangan atau ekspor ke China sekitar 15,5%, disusul Uni Eropa sebesar 11,4%, lalu Jepang mencapai 10,7% dan AS sekitar 9-10%. Apalagi, pemerintah memprediksi presiden terpilih AS Donald Trump akan terus mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara lain, tak terkecuali dengan Indonesia.
Bagi pemerintah, langkah Trump yang akan terus memperkuat posisi dolar AS terhadap mata uang negara lain harus diantisipasi sedini mungkin. Presiden ke-45 AS yang resmi berkantor di Gedung Putih pada 20 Januari 2017 mendatang ini sudah menyiapkan sejumlah kebijakan besar, misalnya kebijakan pemangkasan tarif pajak yang akan menyebabkan pelebaran defisit anggaran Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut ditengarai bakal memicu kenaikan suku bunga AS lebih cepat. Dampaknya bisa ditebak bahwa rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS. Ujung-ujungnya, rupiah bisa menjauh dari posisi fundamental perekonomian Indonesia. Kalau itu terjadi maka investor pun akan menjaga jarak dengan Indonesia.
Padahal, sebagaimana diungkapkan mantan gubernur DKI Jakarta itu, untuk mempercepat putaran roda perekonomian nasional maka salah satu kuncinya adalah terus menggenjot realisasi investasi. Untuk tahun depan, menurut Presiden yang dikenal dengan slogan penyemangatnya ”kerja dan kerja”, arus investasi yang masuk di Indonesia telah dipatok sebesar Rp670 triliun dan meningkat menjadi Rp840 triliun pada 2018.
”Kalau sudah ada, target dengan jurus apa pun dikejar,” tegas Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara sarasehan di depan 100 ekonom Indonesia awal pekan ini di Jakarta. Yang menarik, angka target investasi tersebut mengambil porsi 45% dari produk domestik bruto (PDB) sehingga berpeluang besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Wacana yang digulirkan Presiden Jokowi termasuk sensitif, yang bisa mengundang interpretasi yang beragam. Agar tidak memunculkan perdebatan panas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi penjelasan bahwa ada lima uang utama dunia, yakni dolar AS, euro, yuan, yen, dan poundsterling. Dengan demikian, menguat atau melemahnya mata uang sebuah negara tidak bisa hanya dibandingkan dengan dolar AS. Dan, harus dipahami bahwa nilai tukar berfungsi sebagai penentu daya saing barang atau jasa dari suatu negara.
Tepatkah langkah pemerintah untuk menjadikan yuan sebagai acuan yang mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia? Bagi pengamat ekonomi Yanuar Rizky tetap berisiko dan mengibaratkan seperti keluar dari mulut harimau, lalu masuk mulut serigala.
Intinya, kalaupun pemerintah sudah berketapan hati menjadikan yuan sebagai acuan, tetap harus waspada di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih suram, yang juga sangat berpengaruh pada kestabilan mata uang yuan. Sebaliknya, sikap lebih moderat ditunjukkan Presiden Direktur Institute for Developmnet of Economic and Finance (Indef) Didik J Rachbini bahwa untuk meninggalkan dolar AS sebagai acuan tidak masalah sepanjang ada kesepakatan antarnegara, dalam hal ini China. Hanya, sulit bisa diwujudkan secepatnya.
Memang, kebangkitan ekonomi China telah mengubah peta perdagangan ekonomi dunia. Wacana mengganti acuan dolar AS ke yuan untuk mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia masih dalam batas wajar dibandingkan langkah pemerintah Zimbabwe. Negeri Afrika itu akan menggunakan yuan sebagai mata uang sehari-hari. Dan, empat tahun yang lalu, pihak Bank Indonesia sudah memprediksi mata uang China bisa menguasai pasar keuangan dunia, mengalahkan dolar AS dan euro Uni Eropa. Bagi masyarakat yang masih setia memegang dolar AS, bersiaplah beralih ke yuan.
Dengan menyebut mitra dagang utama, arah pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu mudah ditebak, yakni mata uang yuan, China. Data terbaru Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan angka total perdagangan atau ekspor ke China sekitar 15,5%, disusul Uni Eropa sebesar 11,4%, lalu Jepang mencapai 10,7% dan AS sekitar 9-10%. Apalagi, pemerintah memprediksi presiden terpilih AS Donald Trump akan terus mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara lain, tak terkecuali dengan Indonesia.
Bagi pemerintah, langkah Trump yang akan terus memperkuat posisi dolar AS terhadap mata uang negara lain harus diantisipasi sedini mungkin. Presiden ke-45 AS yang resmi berkantor di Gedung Putih pada 20 Januari 2017 mendatang ini sudah menyiapkan sejumlah kebijakan besar, misalnya kebijakan pemangkasan tarif pajak yang akan menyebabkan pelebaran defisit anggaran Negeri Paman Sam.
Kebijakan tersebut ditengarai bakal memicu kenaikan suku bunga AS lebih cepat. Dampaknya bisa ditebak bahwa rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS. Ujung-ujungnya, rupiah bisa menjauh dari posisi fundamental perekonomian Indonesia. Kalau itu terjadi maka investor pun akan menjaga jarak dengan Indonesia.
Padahal, sebagaimana diungkapkan mantan gubernur DKI Jakarta itu, untuk mempercepat putaran roda perekonomian nasional maka salah satu kuncinya adalah terus menggenjot realisasi investasi. Untuk tahun depan, menurut Presiden yang dikenal dengan slogan penyemangatnya ”kerja dan kerja”, arus investasi yang masuk di Indonesia telah dipatok sebesar Rp670 triliun dan meningkat menjadi Rp840 triliun pada 2018.
”Kalau sudah ada, target dengan jurus apa pun dikejar,” tegas Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara sarasehan di depan 100 ekonom Indonesia awal pekan ini di Jakarta. Yang menarik, angka target investasi tersebut mengambil porsi 45% dari produk domestik bruto (PDB) sehingga berpeluang besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Wacana yang digulirkan Presiden Jokowi termasuk sensitif, yang bisa mengundang interpretasi yang beragam. Agar tidak memunculkan perdebatan panas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi penjelasan bahwa ada lima uang utama dunia, yakni dolar AS, euro, yuan, yen, dan poundsterling. Dengan demikian, menguat atau melemahnya mata uang sebuah negara tidak bisa hanya dibandingkan dengan dolar AS. Dan, harus dipahami bahwa nilai tukar berfungsi sebagai penentu daya saing barang atau jasa dari suatu negara.
Tepatkah langkah pemerintah untuk menjadikan yuan sebagai acuan yang mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia? Bagi pengamat ekonomi Yanuar Rizky tetap berisiko dan mengibaratkan seperti keluar dari mulut harimau, lalu masuk mulut serigala.
Intinya, kalaupun pemerintah sudah berketapan hati menjadikan yuan sebagai acuan, tetap harus waspada di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih suram, yang juga sangat berpengaruh pada kestabilan mata uang yuan. Sebaliknya, sikap lebih moderat ditunjukkan Presiden Direktur Institute for Developmnet of Economic and Finance (Indef) Didik J Rachbini bahwa untuk meninggalkan dolar AS sebagai acuan tidak masalah sepanjang ada kesepakatan antarnegara, dalam hal ini China. Hanya, sulit bisa diwujudkan secepatnya.
Memang, kebangkitan ekonomi China telah mengubah peta perdagangan ekonomi dunia. Wacana mengganti acuan dolar AS ke yuan untuk mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia masih dalam batas wajar dibandingkan langkah pemerintah Zimbabwe. Negeri Afrika itu akan menggunakan yuan sebagai mata uang sehari-hari. Dan, empat tahun yang lalu, pihak Bank Indonesia sudah memprediksi mata uang China bisa menguasai pasar keuangan dunia, mengalahkan dolar AS dan euro Uni Eropa. Bagi masyarakat yang masih setia memegang dolar AS, bersiaplah beralih ke yuan.
(poe)
