Full Day School, Uji Coba?

Said Hamid Hasan
Guru Besar Emeritus UPI

Akhirnya melalui ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ponorogo, Senin 19 September 2016 lalu, rancangan Full Day School (FDS) dinyatakan akan dilaksanakan. Menurut KORAN SINDO, Selasa 20 September 2016, program tersebut dilaksanakan untuk PAUD, SD, SMP dalam bentuk uji coba.

Jenjang pendidikan dasar menjadi kepedulian utama untuk FDS, tampaknya masih dikaitkan dengan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun sebagai pendidikan minimal warga negara Indonesia. Tentu saja jika Wajar 9 Tahun telah berkembang menjadi Wajar 12 Tahun, implementasi FDS juga harus meliputi jenjang pendidikan menengah.

Dengan tujuan untuk memberikan penguatan bagi pendidikan karakter, tentu FDS diharapkan mengembangkan karakter untuk seluruh warga negara. Uji coba tidak boleh menjadikan FDS sebagai program yang hanya membina karakter sebagian kecil warga negara dan melupakan sebagian besar mereka.

Uji coba tidak pula boleh hanya untuk memuaskan keterikatan kaku pada kaidah akademik pengembangan program, padahal secara nyata sejumlah satuan pendidikan telah melaksanakan FDS. Uji coba dalam prosedur pengembangan program sangat diperlukan jika pengembang belum punya model empirik.
Pada dasarnya uji coba diperlukan untuk mendapatkan model empirik dan pengalaman implementasi model untuk dapat dinilai apakah model tadi dapat diimplementasikan secara meluas.

Ketika kita sudah memiliki sekian banyak model empirik karena banyak sekolah yang telah melaksanakan FDS dengan pengalaman implementasi yang kaya dan dalam waktu yang relatif cukup, uji coba sebagai langkah dalam pengembangan menjadi ”robust”, artinya sudah tidak diperlukan. Uji coba hanya akan menghabiskan waktu, dana, dan tenaga.

Implementasi FDS di berbagai satuan pendidikan yang sudah ada memiliki nilai sudah dapat menjadi bahan kajian yang lebih baik karena sudah stabil dibandingkan uji coba. Oleh karena itu, upaya yang sekarang perlu dilakukan adalah mengkaji pengalaman berbagai sekolah yang sudah melaksanakan FDS.

Kajian tersebut sudah cukup memberikan informasi untuk mengetahui berbagai faktor dan kondisi yang harus terpenuhi untuk mengembangkan FDS di berbagai satuan pendidikan lain dengan tingkat kemungkinan keberhasilan implementasi yang tinggi. Informasi dari kajian terhadap pengala-man banyak satuan pendidikan yang telah melaksanakan FDS sangat cukup untuk mengetahui kualitas guru yang diperlukan, fasilitas pendidikan minimal yang harus tersedia, lingkungan kelas dan sekolah, karakteristik peserta didik, suasana kerja, dan sebagainya.

Informasi tersebut menjadi patokan kuat untuk digunakan dalam menentukan satuan pendidikan yang dianggap akan mampu menerapkan FDS, satuan pendidikan yang masih memerlukan sedikit bantuan, satuan pendidikan yang memerlukan banyak penyempurnaan, dan satuan pendidikan yang perlu dibina dalam persyaratan dalam semua aspek secara mendasar. Pengelompokan satuan pendidikan dalam kelompok-kelompok tersebut tidak pula melalui suatu survei yang menyeluruh di seluruh wilayah tanah air karena data sekolah sudah dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penentuan awal satuan pendidikan yang dianggap memenuhi patokan sudah dapat dilakukan. Pengecekan ulang data sekolah diperlukan sehingga dapat ditentukan secara meyakinkan sekolah terpilih untuk implementasi FDS. Dari kelompok satuan pendidikan pula dapat dikembangkan peta jalan implementasi FDS secara nasional.

Suatu kenyataan yang perlu diselesaikan untuk kebijakan FDS secara nasional adalah menghilangkan pelaksanaan double shift yang terjadi di banyak sekolah. Sekolah dalam kondisi seperti ini tidak mungkin melaksanakan FDS. Upaya menjadikan kelompok satuan pendidikan ini menjadi sekolah normal, yaitu sekolah dengan satu shift merupakan persyaratan dasar untuk selanjutnya dikembangkan menjadi sekolah yang melaksanakan FDS.

Berdasarkan pemikiran di atas, pemerintah sudah mulai dapat melakukan kajian terhadap satuan pendidikan yang telah melaksanakan FDS dalam semester ganjil ini. Untuk itu diperlukan kajian yang sangat mendalam dan yang hanya dimungkinkan oleh penelitian kualitatif. Dalam semester genap pemerintah sudah dapat menyiapkan sejumlah sekolah yang akan melaksanakan FDS, tidak untuk dalam pengertian uji coba, tapi dalam makna implementasi awal.

Implementasi awal tidak memperlakukan satuan pendidikan yang melaksanakan model FDS sebagai sesuatu yang masih ”cair”, sedangkan uji coba menyiratkan bahwa model FDS yang sedang diimplementasikan masih bersifat ”cair”. Pengertian cair di sini mengandung makna bahwa model masih bisa diganti atau bahkan tidak dilanjutkan.

Implementasi awal mengandung makna bahwa sekolah tersebut tetap perlu dimonitor dan diberi pendampingan untuk mencapai tingkat implementasi penuh. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mengembangkan desain uji coba untuk melaksanakan kebijakan mengenai FDS.

Dengan prosedur ini, di tahun akademi 2017-2018 pemerintah sudah dapat menerapkan FDS di sejumlah sekolah sebagai kelompok awal. Di tahun berikutnya, diperluas dengan sejumlah lain yang telah ditingkatkan kualitasnya. Di tahun ketiga, Indonesia akan memiliki waktu belajar yang cukup untuk mengembangkan karakter dan kreativitas peserta didik.

Sekolah menjadi tempat siswa bekerja sebagaimana dosen dan mahasiswa menjadikan kampus sebagai tempat bekerja, sehingga terjadi persamaan isomorphic atau persamaan bentuk antara dunia pendidikan dengan kehidupan nyata. Siswa masih tetap memiliki waktu bermain di sekolah, rumah dan sebaya sebagaimana anggota masyarakat yang produktif tetap memiliki masa istirahat, bersilaturahmi dengan teman sekerja, keluarga, dan anggota masyarakat lain. Pandangan sempit yang menyatakan bahwa siswa kehilangan kesempatan bermain hanya karena beranggapan bahwa bermain terjadi di lingkungan rumah.

Semoga pendidikan kita menjadi lebih baik melalui proses belajar yang lebih panjang dan membangun persiapan kebiasaan kerja di masyarakat.