Memperebutkan DKI-1

Kamis, 25 Februari 2016 - 15:21 WIB
Memperebutkan DKI-1
Memperebutkan DKI-1
A A A
DEDI PURWANA ES
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta


BEBERAPA pekan terakhir media elektronik dan media cetak ramai menayangkan berita Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Berbagai survei elektabilitas -entah pesanan atau murni inisiatif lembaga survei- berlomba mempromosikan hasil jejak pendapat. Muncul wajah-wajah lama maupun baru selain tentu calon gubernur petahana.

Dari mantan pejabat, politikus, pengusaha, hingga penyanyi, mengklaim dirinya layak memimpin Ibu Kota. Meski belum satu pun secara resmi menyatakan maju dalam pilkada, genderang perang antarkandidat pun mulai ditabuh.

Partai politik mulai berlomba mengklaim dukungan secara terang-terangan maupun malu-malu. Bahkan ada yang belum bersikap sambil menunggu arah angin. Calon dari jalur independen pun mulai bermunculan. Mereka yang menjajal peruntungan melalui jalur independen mulai sibuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) warga sebagai persyaratan untuk maju.

Memimpin Jakarta tidaklah mudah. Jakarta bukanlah sekadar pusat pemerintahan, namun juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, investasi, industri, pariwisata, hiburan, dan pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Kemajemukan masyarakat dan kekhasannya sebagai kota metropolitan menjadi tantangan tersendiri bagi siapa pun pemimpin yang terpilih nanti. Mulai persoalan gusur-menggusur, maraknya prostitusi dan perjudian, hingga urusan banjir serta kemacetan.

Bijak Memilih
Perhelatan Pilkada DKI Jakarta menjadi menarik karena warga dihadapkan pada pilihan untuk menentukan apakah bakal calon gubernur berasal dari jalur independen atau usungan partai politik. Bak buah simalakama, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa pun jalurnya, warga hanya ingin pemimpin yang bekerja untuk kepentingan mereka. Bukan sekadar piawai beretorika saat kampanye.



Calon gubernur dari jalur independen misalnya sejak reformasi bergulir belum ada dalam catatan sejarah yang berhasil memenangi pertarungan. Meski belum bisa dibuktikan, calon gubernur dari jalur independen manakala terpilih memiliki keleluasaan dalam memimpin daerah ini. Politik balas budi tentu tidak ada dalam setiap kebijakan yang akan diambilnya.

Kendati demikian, jalur independen tidak berarti bebas hambatan. Komunikasi politik dengan pihak legislatif seringkali tidak lancar. Tentu ini akan menghambat program kerja yang akan dijalankan.

Berbeda dengan jalur independen, saluran komunikasi politik dengan DPRD akan berjalan lancar bagi kandidat usungan partai politik. Namun, politik transaksional akan dihadapi kandidat tersebut. Ini tak terhindarkan karena memang biaya politik di Tanah Air sangat tinggi. Kandidat harus membayar mahar politik sebelum pinangan dijatuhkan. Jika pun kandidat terpilih, kebijakan-kebijakan sang kepala daerah terinterupsi kepentingan partai politik pendukungnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1113 seconds (10.55#12.26)