Mendagri Bongkar Tumpang Tindih Izin Tambang di Daerah

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengungkap banyaknya tumpang tindih perizinan pertambangan di wilayah hutan dan pertanian. Tumpang tindih perizinan tersebut umumnya terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Di daerah yang tumpang tindih izin minerba dan hutan pertanian. Ini paling rawan. Ada di satu area saja bisa 4-5 izin," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2016).

Permasalahan itu diungkap Tjahjo usai menghadiri rapat koordinasi supervisi kasus permasalahan izin pertambangan bersama KPK dan gubernur se-Indonesia.

Tjahjo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi agar persoalan izin pertambangan yang saling tumpang tindih ini segera diselesaikan.

"Kami mengapresiasi inisiatif KPK. KPK dapat mempercepat proses penertiban izin agar yang salah ya salah, harus segera diproses," kata Tjahjo.

PILIHAN:

Kepercayaan Publik Buruk, Jokowi Disarankan Segera Reshuffle Kabinet

Jaksa Agung Berkilah Jokowi Dibisiki Lingkaran Istana