Berstatus Oposisi, Publik Masih Berharap pada Gerindra dan PKS

JAKARTA - Setelah sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan mendukung pemerintah, maka hanya tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai masih menjadi bagian real dari koalisi oposisi pemerintah itu.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, saat ini masyarakat berharap lebih pada Gerindra dan PKS. Pasalnya hanya kedua partai itu yang masih menyatakan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.

"Sekarang bagaimana Gerindra dan PKS maksimal menjadi partai oposisi yang setia membela kepentingan bangsa dan rakyat apabila pemerintah sudah membelok dari tujuan negara yaitu keadilan dan kesejahteraan," ujar Pangi kepada Sindonews, kemarin.

Meski menurutnya KMP sudah tak relevan dipertahankan lantaran sudah tidak bertaring lagi setelah ditinggal sejumlah partai lainnya. Pangi melihat, kekuatan Gerindra dan PKS masih dapat diperhitungkan ketika terjadi tarik ulur antara partai pendukung pemerintah dan oposisi.

"Dengan syarat memperoleh tambangan dukungan dari demokrat dan salah satu partai pendukung kalau ada yang berbelok ketika proses tarik tambang voting di DPR terjadi," ucapnya.

Contoh paling terkini tutur Kepala Bagian Riset Politik IndoStrategi itu adalah bagaimana Gerindra dan PKS menolak 100 persen revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keren kalau ngotot melawan partai pemerintah dan ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Gerindra dan PKS setia memperkuat KPK bukan melemahkan KPK," tegas Pangi.

Meski nantinya fraksi Gerinda dan PKS yang mendapat tambahan energi dari Demokrat akan kalah lantaran pengambilan keputusan melalui voting. Namun Gerindra dan PKS jelas diuntungkan karena berada di belakang opini rakyat yang tidak menginginkan KPK dilemahkan.

"Kalau KPK kuat seperti sekarang bukan mustahil PDIP sebagai partai penguasa bisa bernasib sama dengan partai Demokrat ketika berkuasa. Jadi mengapa PDIP ngotot ya jelas supaya kadernya yang main proyek enggak banyak yang masuk penjara. Wajar selama ini partai penguasa banyak kadernya terjerat oleh KPK," tandas Pangi.