Jika UU Pemilu Tak Direvisi, PKS Sebut Penguasa Diuntungkan

Sabtu, 13 Februari 2021 - 21:27 WIB
loading...
Jika UU Pemilu Tak Direvisi,...
Pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hingga kini masih menyisakan polemik. Padahal draf itu menjadi Prolegnas prioritas tahun ini. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A A A
TANGSEL - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) hingga kini masih menyisakan polemik. Padahal draf itu sudah menjadi bagian dari Program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

(Baca juga: Terancam Batal, Ini 5 Alasan PKS Ngotot Revisi UU Pemilu)

Mayoritas fraksi kini menarik dukungan dengan menyatakan menolak revisi UU Pemilu dan menginginkan pelaksanaan Pilkada terselenggara pada tahun 2024. Sementara sedikit fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat bersikeras agar ada normalisasi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dan 2023.

(Baca juga: PKS Sebut Ada Invisible Hand Ingin Hentikan Pembahasan Revisi UU Pemilu)

Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsy, meyakini bahwa UU Pemilu tak akan bisa terlaksana. Meskipun saat ini mayoritas fraksi menolak revisinya. Disebutkan dia, perubahan dukungan bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat.

"Moga-moga perkembangan bisa berubah. Kalau sampai saat ini masih terjadi beda-beda pendapat antara beberapa partai, mungkin yang mendekati antara PKS dan Demokrat, ya mungkin ditambah Nasdem kalau dia bisa berubah. Tapi saya yakin, moga-moga tidak terlaksana UU Pemilu," kata Aboe Bakar usai pelantikan pengurus DPW Provinsi Banten di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (13/02/21).

(Baca juga: Parpol Koalisi Kompak Tolak Revisi UU Pemilu Karena Ingin Jaga Wibawa Jokowi)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Minta Revisi UU...
GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Peduli Keselamatan Pemudik,...
Peduli Keselamatan Pemudik, PKS Dirikan Posko Pelayanan Mudik Gratis
Jimly, Mahfud, dan Refly...
Jimly, Mahfud, dan Refly Hadiri RDPU Komisi II DPR Bahas Pemilu
DPP PKS Tetapkan Susunan...
DPP PKS Tetapkan Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah se-Indonesia Masa Bakti 2025–2030
Rekomendasi
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Keir Starmer Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Amanda Manopo Ungkap...
Amanda Manopo Ungkap Tantangan Jadi Ibu Baru, Baby Zac Alergi Susu hingga Ikan
Siomay hingga Bakso...
Siomay hingga Bakso Ternyata Tinggi Garam, Menkes Ingatkan Risiko Hipertensi
Berita Terkini
Abdul Rahman Golkar...
Abdul Rahman Golkar ke Deddy Sitorus: Krisis Batu Bara Bukan Persoalan Baru
Sidang Kasus Tudingan...
Sidang Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Digelar di PN Jakarta Timur
BKKBN Tekankan Peran...
BKKBN Tekankan Peran Ayah Kunci Pembentukan Karakter Anak
Ade Darmawan Yakin Jokowi...
Ade Darmawan Yakin Jokowi Kecewa Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Kejari Jaksel
Tak Ditahan, Roy Suryo...
Tak Ditahan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dikenakan Wajib Lapor
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
Infografis
10 Negara Penguasa Cadangan...
10 Negara Penguasa Cadangan Logam Tanah Jarang Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved