Kemenpan RB Dinilai Tak Tepat Nilai Kinerja Lembaga Negara
Kemenpan RB Dinilai Tak Tepat Nilai Kinerja Lembaga Negara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dinilai tidak layak memberikan nilai rapor terhadap kinerja lembaga negara. Karena tidak elok apabila sesama lembaga negara menilai kinerja.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago memertanyakan objektivitas Menpan RB memberi penilaian tersebut.
Menurut Pangi, yang dapat menilai kinerja kementerian bukanlah orang yang juga dari kementerian, melainkan orang luar yang bisa menilai.
"Jadi tidak tepat Menpan RB menilai lapor kementerian karena Kemenpan RB bagian dari objek yang juga dinilai publik," ujar Pangi kepada Sindonews, Kamis 7 Januari 2016.
Kepala Bagian Riset Politik IndoStrategi itu mengatakan, seharusnya indikator penilaian untuk mengevaluasi kinerja suatu lembaga negara agar profesional dan terukur, lebih baik lembaga independen di luar kementerian yang melakukan evaluasi tersebut.
Pangi mencontohkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) yang ada pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden. Dia menilai, akan menjadi sebuah ancaman apabila penilaian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan profesionalitasnya.
"Di era SBY yang bisa mengukur dan evaluasi kinerja menteri adalah UKP4 menjadi pertimbangan dan masukan bagi presiden sebelum membuka pintu gerbang dilakukannya reshuffle," tegas Pangi.
Pasalnya menurut dia, opini publik saat ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Pangi memberi contoh ketika Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR, kebijakan Go-jek dan lain-lain.
"Bahkan gerakan online dan tarif dana ketahanan energi dibatalkan oleh kekuatan netizen alias masyarakat online. Bahaya negara ini kalau dibentuk berdasarkan opini publik," ucap Pangi.
Maka itu menurutnya, meskipun opini publik adalah bagian dari pilar demokrasi. Namun layak atau tidak layaknya opini tersebut harus memiliki alasan yang rasional dan indikator yang terukur agar bisa dipertangungjawabkan ke publik.
Pangi mengimbau agar Presiden memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago memertanyakan objektivitas Menpan RB memberi penilaian tersebut.
Menurut Pangi, yang dapat menilai kinerja kementerian bukanlah orang yang juga dari kementerian, melainkan orang luar yang bisa menilai.
"Jadi tidak tepat Menpan RB menilai lapor kementerian karena Kemenpan RB bagian dari objek yang juga dinilai publik," ujar Pangi kepada Sindonews, Kamis 7 Januari 2016.
Kepala Bagian Riset Politik IndoStrategi itu mengatakan, seharusnya indikator penilaian untuk mengevaluasi kinerja suatu lembaga negara agar profesional dan terukur, lebih baik lembaga independen di luar kementerian yang melakukan evaluasi tersebut.
Pangi mencontohkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) yang ada pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden. Dia menilai, akan menjadi sebuah ancaman apabila penilaian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan profesionalitasnya.
"Di era SBY yang bisa mengukur dan evaluasi kinerja menteri adalah UKP4 menjadi pertimbangan dan masukan bagi presiden sebelum membuka pintu gerbang dilakukannya reshuffle," tegas Pangi.
Pasalnya menurut dia, opini publik saat ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Pangi memberi contoh ketika Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR, kebijakan Go-jek dan lain-lain.
"Bahkan gerakan online dan tarif dana ketahanan energi dibatalkan oleh kekuatan netizen alias masyarakat online. Bahaya negara ini kalau dibentuk berdasarkan opini publik," ucap Pangi.
Maka itu menurutnya, meskipun opini publik adalah bagian dari pilar demokrasi. Namun layak atau tidak layaknya opini tersebut harus memiliki alasan yang rasional dan indikator yang terukur agar bisa dipertangungjawabkan ke publik.
Pangi mengimbau agar Presiden memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
(maf)
Explore More