Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle

JAKARTA - Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) mendorong perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan. Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat tidak puas dengan kinerja menterinya dinilai percuma tanpa adanya perubahan komposisi kabinet.

(Baca juga: Positif Covid-19 Bertambah 1.693 Kasus, Total Meninggal 5.824 orang)

"Pak Jokowi marah sudah empat kali. Jadi kita minta beliau bersikap tegas aja, kalau mau reshuffle ya reshuffle," ujar Koordinator RBJJ, Aidil Fitri, dalam jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2020).

Sebab kata dia, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. "Ternyata empat kali marah tapi tidak juga ada perubahan, kabinetnya berjalan begitu saja," katanya. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)

Dia mengatakan, relawan melihat tidak semua pembantu presiden terutama di bidang ekonomi mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Bahkan, lanjut dia, ada yang jelas justru memperburuk situasi.

"Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan aset Rp8.000 Triliun seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara," ungkapnya.

Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak dan cucu total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam hingga kondom.

Dia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat. "Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," imbuhnya.

Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, dinilai hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.

"Mulai dari pertentangan soal data hutang kementerian, penempatan TNI / Polri aktif, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN, logo baru BUMN di tengah Pandemi, video deklarasi Capres 2024, kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi rekrutmen 6.000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN hingga istilah titipan yang digemborkan Erick Thohir ke media," katanya.

Dia mengatakan, semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi kalau Erick Thohir mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum serta rasa keadilan publik.

"Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN," tuturnya.

Adapun yang tergabung dalam Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) diantaranya FOREDER, PIB, GRI, Srikandi WLJ, Parasut, GemarJokowi, RJN, Gerima, Perisai, LBP, BMP, TGJ, Forkom Jkw2P, Gaman, Juara Indonesia, LPJ, Kawanua JKT, BRIB, FKPPPN, GETAR, Merdeka, Kecebong NKRI, Gemantara, FIH, Bajunegri Nusantara, Ramijo dan Garnas Indonesia.