Perombakan Kabinet Dinilai Masih Menunjukkan Politik Transaksional

JAKARTA - Perjalanan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menghadapi tantangan berat, yakni pandemi virus Corona (Covid-19). Publik menilai, beberapa menteri di kabinet tidak perform.

(Baca juga: Reshuffle Kabinet Pas dan Terukur, Terbersit Harapan untuk Perubahan)

Hantaman besar datang kala dua menteri: Edhy Prabowo (Kelautan dan Perikanan) dan Juliari P Batubara (Menteri Sosial) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca juga: Reshuffle Kabinet Masih di Bawah Bayang-Bayang Megawati dan Prabowo)

Kritikan yang sepanjang sembilan bulan lebih banyak pada sektor kesehatan dan ekonomi yang terpuruk, merembet ke kredibilitas kabinet yang dianggap korup.

(Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Dianggap Melengkapi Rekonsiliasi Cebong-Kampret)

Pada Selasa (22/12/2020), Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin merombak kabinet. Pengamat politik Anang Sujoko memprediksi menteri-menteri baru dapat menjawab tantangan kerja yang berat.

"Terutama melihat orang baru seperti Risma (Tri Rismaharini) dengan prestasinya di Surabaya, mungkin akan bisa meng-handle jauh lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya," kata Anang Sujoko saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/12/2020).

Nama baru kabinet adalah Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), M Luthfi (Menteri Perdagangan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan).

"Sandiaga sudah punya background sebagai cawapres. Inia da Luthfi dan lain-lain dalam porsi terbatas tertentu ini masih menunjukkan politik transaksional. Ini masih melanjutkan awal pembentukan kabinet, yakni bagi-bagi ke parpol," tuturnya.

Di sisi lain, dosen Universitas Brawijaya itu menilai nama-nama baru itu mampu memberikan kredibilitas terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Memang diharapkan mampu melakukan gebrakan-gebrakan. Kemungkinan akan bisa menjawab keraguan pada kemampuan kabinet," tegasnya.