Persepi Sebut Opini Publik Tak Sepenuhnya Jadi Ukuran Kinerja Kementerian
loading...
Sekjen Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan menilai, survei opini publik tak bisa dijadikan ukuran mutlak kinerja kementerian. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekeretaris Jenderal Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan menilai, survei opini publik tak bisa dijadikan ukuran mutlak kinerja kementerian. Sebab, opini publik hanya berdasarkan popularitas.
"Kalau menteri-menteri itu melakukan komunikasi publik dengan baik, apa yang dikerjakannya potensial diketahui lebih banyak oleh masyarakat," ujar Djayadi.
Djayadi mencontohkan sejumlah kementerian seperti Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan yang pekerjaannya dan lingkupnya sangat teknis dan jarang muncul di media. Maka itu opini publik tak sepenuhnya menjadi ukuran kinerja kementerian.
Dia menambahkan ukuran kinerja kementerian bisa diukur dari tugas pokok dan fungsinya, penilaian Presiden, ahli, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja kementerian tersebut.
"Tapi bukan berarti penilaian opini publik itu tidak penting, cuman kalau dijadikan satunya ukurun itu yang kurang tepat," kata Djayadi.
"Kalau menteri-menteri itu melakukan komunikasi publik dengan baik, apa yang dikerjakannya potensial diketahui lebih banyak oleh masyarakat," ujar Djayadi.
Djayadi mencontohkan sejumlah kementerian seperti Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan yang pekerjaannya dan lingkupnya sangat teknis dan jarang muncul di media. Maka itu opini publik tak sepenuhnya menjadi ukuran kinerja kementerian.
Dia menambahkan ukuran kinerja kementerian bisa diukur dari tugas pokok dan fungsinya, penilaian Presiden, ahli, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja kementerian tersebut.
"Tapi bukan berarti penilaian opini publik itu tidak penting, cuman kalau dijadikan satunya ukurun itu yang kurang tepat," kata Djayadi.
(maf)
Explore More