Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, PAN: Bisa Saja Alasan Politik, Bukan Kinerja
loading...
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, reshuffle kabinet bisa saja bukan karena kinerja tapi alasan politik. FOTO/INSTAGRAM
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi sinyal reshuffle kabinet yang diisyaratkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai hak prerogatif, presiden bisa saja melakukan perombakan jajaran menteri kapan saja.
"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja merekalah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).
Menurut Saleh, dalam kasus tertentu, pergantian menteri juga bisa karena alasan politik, bukan kinerja yang tidak baik. "Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden," katanya.
Saleh mengaku PAN belum mendapat informasi resmi terkait reshuffle kabinet baru diwacanakan di media. Menurutnya, kepastian reshuffle ini belum pernah diungkap ke publik secara terbuka.
"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," kata Anggota Komisi IX DPR ini.
Kalaupun ada reshuffle, Ketua Fraksi PAN DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Saleh juga berharap partai di lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus, karena presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya. Seandainya diminta, partai-partai koalisi baru akan menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan presiden.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, PPP Singgung Bidang yang Perlu Diperkuat Jokowi
"Kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya," ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja merekalah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).
Menurut Saleh, dalam kasus tertentu, pergantian menteri juga bisa karena alasan politik, bukan kinerja yang tidak baik. "Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden," katanya.
Saleh mengaku PAN belum mendapat informasi resmi terkait reshuffle kabinet baru diwacanakan di media. Menurutnya, kepastian reshuffle ini belum pernah diungkap ke publik secara terbuka.
"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," kata Anggota Komisi IX DPR ini.
Kalaupun ada reshuffle, Ketua Fraksi PAN DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Saleh juga berharap partai di lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus, karena presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya. Seandainya diminta, partai-partai koalisi baru akan menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan presiden.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, PPP Singgung Bidang yang Perlu Diperkuat Jokowi
"Kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya," ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
(abd)
Explore More