Krisis Protein: Kendala Akses Pangan

ALI KHOMSAN
Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat,
FEMA IPB

Kekayaan alam negeri ini ternyata belum mampu menyejahterakan kehidupan penduduknya. Sebagian rakyat masih harus bergelut mendapatkan pangan yang cukup untuk menunjang kesehatannya.

Sementara itu, produksi pangan penting masih terbatas dan impor akhirnya menjadi andalan. Susu, daging, kedelai, bahkan garam kita masih harus impor. Pangan hewani adalah pangan berkualitas karena merupakan sumber protein untuk menunjang pertumbuhan fisik.

Bangsa-bangsa yang tidak cukup mengonsumsi pangan hewani akan mengalami keterhambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan nonfisik (baca: kecerdasan). Indonesia kini memasuki darurat pangan hewani sehingga masyarakat terkendala mengakses protein. Pemogokan pedagang daging sapi dan daging ayam akibat harga yang melambung di pasaran telah mengacaukan distribusi dan ketersediaan pangan penting tersebut.

Sebenarnya harga-harga yang murah untuk berbagai keperluan rakyat bukan menjadi tujuan. Ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli rakyat. Harga komoditas pangan naik tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat, asalkan rakyat memiliki daya beli. Bangsa ini memerlukan strategi jitu untuk mengungkit daya beli masyarakat. Bukan sekadar bagaimana membuat harga pangan murah, tetapi bagaimana daya beli masyarakat bisa membaik kalau kurs rupiah selalu terpuruk.

Rendahnya daya beli merupakan potret kemiskinan yang dialami oleh bangsa ini. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah diluncurkan pemerintah sepertinya belum secara signifikan mampu menekan jumlah orang miskin. Profesor David T Elwood dalam Presidential Lecture di Istana Negara pada 15 September 2010 mengemukakan empat syarat untuk menghapus kemiskinan:

ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan saksama. Ekonomi kini sedang dalam keadaan rawan. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di mana- mana. Memang pertumbuhan ekonomi yang melambat bukan melulu diderita Indonesia, tetapi juga terjadi di negaranegara lain.

Kelangkaan lapangan kerja akan mengunci masyarakat dalam kemiskinan material. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu exit strategy mengatasi kemiskinan. Rakyat (miskin) dituntut kesabarannya untuk menghadapi kelaparan tersembunyi dan kurang gizi akibat tekanan ekonomi dan bencana alam yang datang silih berganti. Pembangunan akan lancar bila perut rakyat kenyang dan tubuh sehat.

FAO menyebutkan sekitar 925 juta orang kekurangan gizi pada tahun 2010 karena keadaan ekonomi yang memburuk. Jumlah orang yang kelaparan di dunia naik terus dalam satu dekade terakhir. Krisis ekonomi dan tingginya harga pangan di beberapa negara berkembang menjadi penyebab terjadinya masalah kelaparan. Negara berkembang akan mengalami defisit serealia 239,7 juta metrik ton pada 2025 atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 1995.

Sementara, negara-negara maju mengalami surplus pangan, negara kita dan negara berkembang lainnya akan masih banyak bergantung pada pangan impor. Defisit konsumsi pangan berdampak buruk bagi kesehatan. Status gizi masyarakat kita masih rendah. Selain kurang energi-protein, banyak kelompok rawan (anak balita, ibu hamil, atau ibu menyusui) yang menderita anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan sebagainya.

Persoalan gizi merebak di berbagai provinsi dan yang prevalensinya relatif tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Hasil Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa penderita gizi kurang dan gizi buruk secara nasional justru meningkat.

Persoalan lain yang lebih serius yakni tingginya prevalensi stunting (pendek) di kalangan anakanak Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 35%. *** Persoalan ekonomi adalah faktor determinan terganggunya akses pangan. Kurang pangan mengakibatkan persoalan gizi.

Masalah gizi sampai kini disadari sebagai hal yang kompleks karena merupakan cerminan rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada kurangnya pengetahuan dan buruknya pola asuh anak. Kurangnya akses pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, turut andil dalam memperburuk situasi pangan dan gizi masyarakat.

Masalah gizi dan infeksi bertimbal balik saling berinteraksi dan membuat derajat kesehatan masyarakat semakin merosot. Salah satu ciri ketidakbermutuan konsumsi pangan adalah apabila masyarakat lebih mengandalkan konsumsi pangan sumber karbohidrat dan defisien protein hewani.

Ketidakberdayaan ekonomi menjadi penyebab utama mengapa rakyat sulit mengakses daging, telur, susu, dan ikan. Hal ini memunculkan fenomena kelaparan tersembunyi (kurang gizi mikro) di kalangan masyarakat. Upaya mengurangi konsumsi beras (serealia) harus diikuti dengan peningkatan konsumsi berbagai kelompok pangan lain (terutama pangan sumber protein hewani) dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan.

Pangan hewani dan gula bisa menjadi indikator makmur tidaknya suatu bangsa. Konsumsi pangan hewani dan gula di berbagai negara maju jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Kegagalan dalam penyediaan pangan yang cukup untuk menjamin kesehatan masyarakat dapat merupakan wujud pelanggaran HAM.

HAM atas pangan menjadi tugas pemerintah dan oleh sebab itu jajaran pertanian, perdagangan, dan perindustrian mempunyai peran penting untuk menyediakan pangan di negara kita. Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai Tuhan dengan kesuburan lahan untuk penyediaan pangan.

Karena itu, memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk merupakan PR dan sekaligus tugas rutin pemerintah. Banyak negara-negara lain yang tidak sekaya Indonesia alamnya, ternyata rakyatnya hidup lebih sejahtera dibandingkan kita.

Karena itu, dunia pertanian jangan sampai salah urus agar bisa memberi makan rakyatnya dengan pangan sumber protein yang bermutu dan tetap dalam kerangka menyejahterakan petani dan peternaknya.