Ini yang Perlu Diatur dalam RUU Penjaminan

RUU Penjaminan yang diusulkan Fraksi Golkar, diharapkan akan menjadi tonggak sejarah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, saat ini kita berhadapan dengan dunia dimana tidak ada pemihakan terhadap kelompok kecil menengah.

Selama ini mereka kesulitan akses sistem keuangan yang formal/legalistik dan tidak berpihak ke mereka. Selain itu, akses keuangan mikro kerapkali mencekik para pelaku UMKM. Sehingga, usaha mereka itu terbelit dari kemiskinan satu dan yang lain. Jadi ada lingkaran setan.

Untuk melindungi pelaku UMKM, maka diperlukan payung hukum kuat, yakni RUU Penjaminan. Ada beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU Penjaminan.

Pertama, Pemerintah dapat menunjuk Lembaga Penjamin milik Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan untuk program pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan khusus lainnya. Kedua, dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat menggunakan jasa agen penjamin.

Ketiga, Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi perusahaan penjaminan Indonesia. Keempat, profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin wajib mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang terdaftar pada Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kelima, Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada industri Penjaminan. Keenam, penyelesaian sengketa antara perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah dengan Penerima Jaminan dan Terjamin dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau pengadilan.

Ketujuh, kegiatan Penjaminan hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Penjaminan. Kedelapan, Perusahaan Penjaminan wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminanya ke Perusahaan Penjaminan Ulang, untuk itu diperlukan adanya Perusahaan Penjaminan Utang. Kesembilan, Penjaminan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (co-guarantee), dengan mekanisme dan persyaratan Perusahaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah.

Atas dasar itulah, RUU Penjaminan bisa menjadi payung hukum keberadaan UMKM akan benar-benar melindungi pelaku UMKM. UMKM adalah aset besar perekonomian di Indonesia. Karenanya, mereka harus dilindungi melalui RUU Penjaminan.

MUHAMMAD MISBAKHUN
Anggota Baleg DPR RI
Fraksi DPR