Mesir Pasca-IM

Mesir Pasca-IM
RUMADI AHMAD
A+ A-
Banyak kalangan ambigu dalam memaknai penggulingan Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir. Apakah aksi yang dilakukan Dewan Agung Militer (SCAF) Mesir menggulingkan Presiden Mursi sebagai tindakan kudeta yang menciderai demokrasi, ataukah bentuk penyelamatan terhadap rakyat Mesir?

Para pendukung Mursi dari Ikhwanul Muslimin (IM) memandang ini sebagai kudeta militer yang merusak sistem demokrasi. Namun, kalangan militer menyebut hal ini sebagai bentuk penyelamatan rakyat Mesir dari kemungkinan yang lebih buruk. Dunia internasional tampaknya juga berada dalam ambigu tersebut. Amerika dan Inggris misalnya menyesalkan adanya intervensi militer untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem demokrasi.

Situasi ini dianggap berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Presiden AS Barack Obama menyampaikan keprihatinan atas perkembangan di Mesir, meski diikuti dengan ungkapan: “tidak ada transisi menuju demokrasi yang tanpa kesulitan, tapi pada akhirnya harus setia kepada kehendak rakyat”. Dari pernyataan tersebut tampak, pemimpin politik dari negara-negara Barat tampak kurang happy dengan tindakan militer Mesir, meski hal itu tidak diikuti dengan memberi dukungan pada Presiden Mursi.

Hal ini berbeda dengan sikap pemimpin di sejumlah Negara Timur Tengah. Raja Arab Saudi, Abdullah, memberikan ucapan selamat secara khusus kepada Adly Mansur, Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, yang didaulat sebagai pemimpin transisi Mesir untuk mempersiapkan pemilu. Pujian terhadap militer Mesir juga disampaikan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed al- Nahayan. Militer Mesir dianggap telah membuktikan sebagai pelindung dan tameng yang kuat bagi rakyat Mesir. Krisis politik yang terjadi di Mesir sekarang ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal terpilihnya Mursi sebagai Presiden.

Mursi memenangi kursi kepresidenan hanya dengan 51,7 persen suara. Sementara 48,3 persen suara lainnya beroposisi kepada Mursi meski tersebar dalam berbagai kekuatan politik. Oposisi terhadap Mursi mengeras setelah dia membatalkan deklarasi konstitusi pada November 2012 lalu. Melalui deklarasi itu, Mursi mulai dicurigai hendak menjadi seorang diktator dengan mengumpulkan seluruh kekuasaan pada dirinya. Presiden Mursi juga dipandang terlalu mementingkan kelompoknya, IM, daripada rakyat Mesir secara keseluruhan. Hal inilah yang membangkitkan amarah lawan-lawan politiknya.

IM dan Militer

Penggulingan kekuasaan Presiden Mursi kembali menunjukkan betapa militer mempunyai peran yang sangat penting dalam perpolitikan di Mesir. Sejak Revolusi 1952 yang mengubah sistem politik Mesir dari monarki ke republik, militer telah tiga kali turun tangan dalam situasi politik yang genting. Pertama, saat terjadi “intifada roti” tahun 1977. Ketika itu pemerintahan Presiden Anwar Sadat menaikkan harga makanan pokok rakyat Mesir, roti. Rakyat Mesir melakukan demonstrasi besar-besaran.


Selanjutnya...
dibaca 2.277x
Halaman 1 dari 3
Top