Opini

Pasca kasus sapi

Jum'at,  22 Februari 2013  −  07:18 WIB
Pasca kasus sapi
IST

Tsunami politik itu akhirnya datang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan dugaan suap impor daging sapi.

Sulit memahami seorang presiden partai dakwah yang mengusung citra “bersih dan peduli” terjerembab dalam kasus nista ini. Apalagi KPK masih mengendus kemungkinan kasus sapi ini menjalar pada tokoh-tokoh PKS lainnya.

Publik bertanya-tanya bagaimanakah dinamika internal partai yang dianggap “kebal konflik” ini pasca-kasus sapi? Apa dan bagaimana konsekuensinya terhadap perolehan suara PKS pada pemilu yang akan datang? Tulisan berikut berupaya berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Implikasi internal

Meskipun terkenal sebagai partai kader yang solid, adalah utopis menyimpulkan PKS sebagai partai tanpa konflik. Secara internal sistem “satu komando satu perjuangan” yang dijustifikasi dengan model pemahaman Islam yang eksklusif berhasil membuat kader PKS di grassroots percaya bahwa tidak ada ruang untuk konflik di tubuh partai dakwah karena semua kader memiliki akidah dan fikrah yang seragam.

Secara eksternal, permasalahan di tubuh PKS diredam sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan kepada publik bahwa tidak ada friksi dan perkubuan dalam PKS. Publik boleh tidak setuju dengan manajemen konflik ala PKS ini.

Paling tidak sejak 2004 para wartawan dan peneliti mengendus fakta lain. Mereka melihat PKS sebagai sebuah entitas politik biasa yang tidak luput dari fakta konflik.

Ketegangan antara kubu ideologis dan pragmatis, sebagian lain mempergunakan istilah kelompok keadilan vs kesejahteraan, adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi (Bubalo, Fealy, dan Mason 2008; Permata 2008; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012).
Implikasi utama pasca-kasus sapi adalah menguatnya ketegangan, kalau bukan konflik terbuka antarkubu di tubuh PKS.


Selanjutnya...

views: 1.213x
Halaman 1 dari 4
Bagikan artikel ini :

 

shadow