Pasca kasus sapi

Pasca kasus sapi
IST
A+ A-
Tsunami politik itu akhirnya datang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan dugaan suap impor daging sapi.

Sulit memahami seorang presiden partai dakwah yang mengusung citra “bersih dan peduli” terjerembab dalam kasus nista ini. Apalagi KPK masih mengendus kemungkinan kasus sapi ini menjalar pada tokoh-tokoh PKS lainnya.

Publik bertanya-tanya bagaimanakah dinamika internal partai yang dianggap “kebal konflik” ini pasca-kasus sapi? Apa dan bagaimana konsekuensinya terhadap perolehan suara PKS pada pemilu yang akan datang? Tulisan berikut berupaya berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Implikasi internal

Meskipun terkenal sebagai partai kader yang solid, adalah utopis menyimpulkan PKS sebagai partai tanpa konflik. Secara internal sistem “satu komando satu perjuangan” yang dijustifikasi dengan model pemahaman Islam yang eksklusif berhasil membuat kader PKS di grassroots percaya bahwa tidak ada ruang untuk konflik di tubuh partai dakwah karena semua kader memiliki akidah dan fikrah yang seragam.

Secara eksternal, permasalahan di tubuh PKS diredam sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan kepada publik bahwa tidak ada friksi dan perkubuan dalam PKS. Publik boleh tidak setuju dengan manajemen konflik ala PKS ini.

Paling tidak sejak 2004 para wartawan dan peneliti mengendus fakta lain. Mereka melihat PKS sebagai sebuah entitas politik biasa yang tidak luput dari fakta konflik.

Ketegangan antara kubu ideologis dan pragmatis, sebagian lain mempergunakan istilah kelompok keadilan vs kesejahteraan, adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi (Bubalo, Fealy, dan Mason 2008; Permata 2008; Shihab dan Nugroho 2009; Tomsa 2012).
Implikasi utama pasca-kasus sapi adalah menguatnya ketegangan, kalau bukan konflik terbuka antarkubu di tubuh PKS.

Dengan tertangkapnya LHI, kelompok keadilan yang masih bertahan di dalam PKS mendapat darah segar. Kekhawatiran mereka terhadap pragmatisme politik yang menjauhkan partai dari misi dakwah terbukti sudah.

Artinya, Anis Matta sebagai presiden baru mesti pandai-pandai mengakomodasi kritik dari kubu keadilan, salah satunya dengan menempatkan personel-personel yang dianggap mewakili kubu keadilan di posisi strategis di panggung politik, termasuk dalam penentuan daftar calon sementara anggota legislatif (DCS) yang akan segera disusun.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah keretakan, bahkan perpecahan yang lebih akut. Untuk jangka pendek sikap akomodatif terhadap kelompok keadilan akan mencegah arus kader yang akan mengikuti jejak para senior PK/PKS (seperti Abu Ridho, Yusuf Supendi, Mashadi, Daud Rasyid) yang telah terlebih dahulu keluar dari partai karena kecewa terhadap haluan partai yang menurut mereka telah berubah arah.

Bila akomodasi terhadap kubu keadilan ini dilakukan, porsi terbesar kader inti PKS, tampaknya, akan tetap solid dan istikamah berada di barisan partai. Argumennya adalah bahwa proses indoktrinasi melalui sistem tarbiah berjenjang akan menutup mata sebagian besar kader bahwa ada pergeseran ideologis-praktis di tubuh elite partai mereka.

Ketaatan dan kepercayaan hampir tanpa tanya kepada pucuk pimpinan adalah bagian esensial dari proses kaderisasi di tubuh PKS. Selain itu, penggunaan teori konspirasi oleh sebagian elite PKS untuk menjelaskan kasus LHI, misalkan tuduhan konspirasi Zionis di belakang KPK, bukan pernyataan tanpa perhitungan.

Meskipun dapat dibaca sebagai kekonyolan politik oleh publik, bagi grassroots PKS penggunaan teori konspirasi dapat mempertebal keyakinan dasar mereka bahwa pimpinan dan partai masih berada pada jalur yang benar.

LHI hanya korban dari sebuah “permainan tingkat tinggi”. Apalagi analisis konspiratif masih menjadi model berpikir yang jamak ditemukan di jamaah PKS.

Tantangan yang lebih besar justru pada rekrutmen kader baru. Suka tidak suka kasus LHI telah mendemoralisasi PKS secara serius. Mahasiswa di kampus-kampus, sebagai ladang penyemaian kader, yang memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam “aktivisme keislaman” akan lebih memilih gerakan Islam selain PKS yang lebih jelas, tegas, bahkan keras warna keislamannya.


Selanjutnya...
dibaca 2.011x
Halaman 1 dari 2

REKOMENDASI :

Top