Politik

RUU Pilkada: Sengketa Pilkada dikembalikan ke MA

Minggu,  9 September 2012  −  21:04 WIB
RUU Pilkada Sengketa Pilkada dikembalikan ke MA
Ilustrasi (dok:Istimewa)
Sindonews.com - Draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA) dari Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai dapat terlaksana.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak mempermasalahan kewenangan sengketa pilkada di pindahkan ke MA. Namun hal itu tergantung dari perangkat hukum yang berkaitan dengan pilkada itu sendiri, dimana dalam hal ini akan mengubah semua UU yang berkaitan dengan pilkada.

"Tergantung hukum siap atau tidak. Kalau siap, silakan di pindah ke MA," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/9/2012).

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, UU yang perlu dibuah salah satunya UU no.12/2008 tentang perubahan penamaan pilkada termasuk dalam pemilihan umum, dimana penyelesaian sengketa pemilu di selesaikan di MK bukan di MA seperti yang tercantum dalam UU 32/2004 tentang pemda.

"Terutama penamaan pilkada bukan lagi pemilu, itu harus diubah jika kewenangan dikembalikan ke MA," jelasnya.

Yusril menambahkan, seharusnya dalam penyelesaian sengketa pilkada ini, diserahkan kepada pengadilan tinggi. Hal itu dikarenakan tugas MK tidak dapat ditambahkan lagi dengan masalah pilkada, begitu juga MA yang sudah terbebani dengan masalah-masalah lainnya.

Sebab itu, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kembali hal ini agar tidak merugikan rakyat dan mengacaukan konstitusi. "Tugas MK tidak bisa ditambah dan sebaiknya diserahkan ke pengadilan tinggi," imbuhnya.

Senada dengan Yusril, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katholik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menjelaskan, UU no.32/2004 tentang pemerintahan daerah (pemda), sudah menetapkan bahwa penyelesaian sengketa pilkada mengenai perolehan suara dan penetapan kepala daerah ditangani MK.

Begitu juga dengan UU no.12/2008, sudah menetapkan pilkada sebagai pemilu bukan lagi pemilihan kepala daerah. "Jadi kedua UU itu perlu di ubah, dimana UU Pemda sudah di pisah menjadi tiga yakni RUU Desa, RUU Pilkada dan RUU Pemda," jelasnya.

Asep mengatakan, kewenangan dipindah ke MA dan pengadilan di bawahnya dapat terealisasikan depannya, karena sengketa pilkada diselesaikan di MK akan menyebabkan pilkada berbiaya tinggi. Dimana hakim di MK kewalahan mengurusi berbagai masalah pilkada yang bukan saja masalah suara dan penetapan, tapi mengurus politik uang yang menyebabkan sengketa menumpuk dan masalah tidak dikaji secara mendalam.


Selanjutnya...
dibaca 2.983x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow