RUU Pilkada: Sengketa Pilkada dikembalikan ke MA

RUU Pilkada Sengketa Pilkada dikembalikan ke MA
Ilustrasi (dok:Istimewa)
A+ A-
Sindonews.com - Draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung (MA) dari Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai dapat terlaksana.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak mempermasalahan kewenangan sengketa pilkada di pindahkan ke MA. Namun hal itu tergantung dari perangkat hukum yang berkaitan dengan pilkada itu sendiri, dimana dalam hal ini akan mengubah semua UU yang berkaitan dengan pilkada.

"Tergantung hukum siap atau tidak. Kalau siap, silakan di pindah ke MA," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/9/2012).

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, UU yang perlu dibuah salah satunya UU no.12/2008 tentang perubahan penamaan pilkada termasuk dalam pemilihan umum, dimana penyelesaian sengketa pemilu di selesaikan di MK bukan di MA seperti yang tercantum dalam UU 32/2004 tentang pemda.

"Terutama penamaan pilkada bukan lagi pemilu, itu harus diubah jika kewenangan dikembalikan ke MA," jelasnya.

Yusril menambahkan, seharusnya dalam penyelesaian sengketa pilkada ini, diserahkan kepada pengadilan tinggi. Hal itu dikarenakan tugas MK tidak dapat ditambahkan lagi dengan masalah pilkada, begitu juga MA yang sudah terbebani dengan masalah-masalah lainnya.

Sebab itu, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kembali hal ini agar tidak merugikan rakyat dan mengacaukan konstitusi. "Tugas MK tidak bisa ditambah dan sebaiknya diserahkan ke pengadilan tinggi," imbuhnya.


Selanjutnya...
dibaca 4.395x
Halaman 1 dari 3
Top