Soal Wacana Reshuffle, Pengamat Sebut Hak Presiden Tentukan Menterinya

JAKARTA - Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kabinet terus berhembus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dinilai punya hak yang mutlak dalam menentukan menterinya.

Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Herry Mendrofa. Dia menilai Presiden Jokowi dalam merombak kabinet tidak perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Secara normatif Presiden punya hak untuk menentukan pembantunya yakni menterinya dan ini dalam konstitusi dengan jelas dikatakan, artinya soal reshuffle bukanlah masalah bagi siapa pun termasuk parpol," kata Herry, Senin (16/1/2023).

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini, jika Jokowi melakukan reshuffle karena dirasa menterinya tidak bisa menjalankan tugasnya, maka sudah seharusnya dilakukan reshuffle.

"Jika reshuffle dilakukan karena berdasarkan profesionalitas, maka Jokowi tak perlu berdiskusi dengan ketum parpol," tegasnya.

Baca juga: Nasdem Siap Terima Situasi Jika Menterinya Di-reshuffle Jokowi

Dia pun menyebut, seharusnya Partai Nasdem perihal keputusan reshuffle kabinet tak perlu diperdebatkan. Sebab, kewenangan untuk memutuskan soal reshuffle ada di tangan Presiden.

"Nasdem seharusnya paham bahwa muatan reshuffle ada kaitannya dengan tugas konstitusional Presiden. Artinya, soal ini tak perlu diperdebatkan," imbuh Herry.

Sebagai informasi, wacana reshuffle kabinet kian berhembus kencang usai Presiden Jokowi memberikan sinyal kuat adanya perombakan para menteri. Jokowi menjawab singkat akan melakukan reshuffle besok.

"Besok, ya besok," ujar Jokowi usai meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Dumai dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (5/1/2022).

Saat dikonfirmasi maksud besok adalah hari Jumat (6/1/2022), Jokowi mengatakan bisa kapan saja melakukan reshuffle kabinet. "Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa," kata Jokowi.

Sementara Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Nasdem akan terus konsisten menjaga pembangunan bangsa Indonesia bersama Presiden Jokowi.

Johnny menyebutkan, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh memastikan akan tetap bersama koalisi pemerintahan Jokowi walaupun pos menteri dari partainya di-reshuffle dan digantikan partai politik lainnya.

"Ketua Umum Nasdem menyampaikan bahwa untuk periode 2024-2029 akan teguh menjaga konsistensi pembangunan nasional yang sudah dirintis oleh kabinet saat ini," ujar Johnny usai menghadiri pertemuan para pimpinan partai politik terkait wacana sistem pemilu tertutup proporsional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Dia meminta semua pihak memahami bahwa sebagai salah satu pemenang dalam Pemilu 2019 dan masuk dalam koalisi pemerintahan, Partai Nasdem tidak akan pernah berhenti atau keluar.

"Satu yang harus dicatat, the winner never quit and the quitter never win. Nasdem itu the winner, Nasdem will never quit," tegas Johnny.

Dukungan Partai Nasdem hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir di 2024. "Never Quit di dalam mengawal pembangunan nasional. Karena keberhasilan kabinet begitu pentingnya bagi bangsa dan negara di situasi yang sulit," tutup Johnny.

Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie alias Gus Choi meminta Jokowi untuk menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019.

"Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014, reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati hak Nasdem sebagai pengusung pendukung diajak misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah, itu yang saya tidak tahu," kata Gus Choi, kepada wartawan, Sabtu (14/1/2023).

Gus Choi mengingatkan, Jokowi bukanlah raja. Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.

"Intinya adalah Presiden bukan raja, Presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," tutupnya.