Stunting dan Transformasi Pemerintahan Digital
Sabtu, 14 Januari 2023 - 11:44 WIB
loading...
A
A
A
Kendati begitu, alokasi anggaran itu malah membuat pemerintah daerah menjadi bergantung. Berdasarkantaggingdantrackinganggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia kepada 508 kabupaten/kota (dan 34 provinsi) diketahui, total alokasi APBD kabupaten/kota untuk intervensi penurunanstuntingdiperkirakan Rp59,8 triliun pada 2021 dan Rp60,8 triliun pada 2022, dan rerata porsi alokasi terkaitstuntingper kabupaten/kota baru mencapai 8% pada 2021 (8,4%) dan 2022 (7,8%).
Malahan, dari hampir Rp60 triliun APBD terkaitstunting, sekitar 69% (Rp42 triliun) berasal dari dana transfer ke daerah termasuk DAK dan 31% (Rp 18 triliun) bersumber dari alokasi non dana transfer. Hal itu menandakan, komitmen pemerintah daerah dalam mengatasistuntingmasih belum sinergi dengan pemerintah pusat.
Pada batas ini, komitmen menjadi serba salah juga, diberi sejumlah uang, pemerintah daerah jadi bergantung. Tetapi, jika tidak diberi dana, kapasitas fiskal daerah juga sangat terbatas. Program dan kegiatan akanmandeg.
Terlepas dari persoalan anggaran yang memang masih jauh dari cukup, program penanganganstuntingini harus tetap memerlukan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya.
Anggaran terbatas sudah seharusnya dipergunakan dengan cara seefisien mungkin. Oleh karenanya, agar lebih hemat, dibutuhkan data valid sebagai pendukungnya, baik itu jumlah, lokasi persebaran, maupun anak yang menderitastunting.
Pemerintah daerah harus jujur dan transparan dalam menyampaikan datastunting, sehingga penanganannya tepat sasaran.
Belajar dari Sumedang
Pada konteks ini, pemerintah daerah perlu belajar banyak dari sebelah timur Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, yang berhasil menurunkan angkastuntingdari 32,27% pada 2018 hingga menjadi menjadi 8,27% pada 2022. Bupati Sumedang mengungkapkan, keberhasilan penurunanstuntingsecara signifikan tersebut terjadi karena dukungan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dituangkan dalamplatformSimpati (Sistem Informasi PenangananStuntingTerintegrasi).
PlatformSimpati ini adalah salah satu programSumedang Digital Regionhasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. Simpati digadang-gadang menjadi salah satu katalisator dalam pencegahanstuntingdi Kabupaten Sumedang dari sisi pengumpulan dan pelaporan data balita.
Selain dalam format aplikasiandroid, Simpati juga tersedia dalam bentuk aplikasiwebdanmessaging/conversational. Simpati dapat digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, untuk pimpinan daerah, puskesmas, desa dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporanstunting.Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini guna pengecekan status gizi anak.
Jadi, pada batas ini akan diketahui melalui data spasial kewilayahan, misalnya, wilayah kecamatan dan desa mana tertinggistunting-nya. Selain itu, secara statistik pun dapat diukur validitasnya, sebab pendataan dilakukan secaraby name by address, siapa balita dan keluarganya akan jelas terlihat. Dan, pada gilirannya, data itu bisa dianalisis dengan komprehensif perihal penyebab dan bagaimana penanganannya.
Malahan, dari hampir Rp60 triliun APBD terkaitstunting, sekitar 69% (Rp42 triliun) berasal dari dana transfer ke daerah termasuk DAK dan 31% (Rp 18 triliun) bersumber dari alokasi non dana transfer. Hal itu menandakan, komitmen pemerintah daerah dalam mengatasistuntingmasih belum sinergi dengan pemerintah pusat.
Pada batas ini, komitmen menjadi serba salah juga, diberi sejumlah uang, pemerintah daerah jadi bergantung. Tetapi, jika tidak diberi dana, kapasitas fiskal daerah juga sangat terbatas. Program dan kegiatan akanmandeg.
Terlepas dari persoalan anggaran yang memang masih jauh dari cukup, program penanganganstuntingini harus tetap memerlukan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya.
Anggaran terbatas sudah seharusnya dipergunakan dengan cara seefisien mungkin. Oleh karenanya, agar lebih hemat, dibutuhkan data valid sebagai pendukungnya, baik itu jumlah, lokasi persebaran, maupun anak yang menderitastunting.
Pemerintah daerah harus jujur dan transparan dalam menyampaikan datastunting, sehingga penanganannya tepat sasaran.
Belajar dari Sumedang
Pada konteks ini, pemerintah daerah perlu belajar banyak dari sebelah timur Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, yang berhasil menurunkan angkastuntingdari 32,27% pada 2018 hingga menjadi menjadi 8,27% pada 2022. Bupati Sumedang mengungkapkan, keberhasilan penurunanstuntingsecara signifikan tersebut terjadi karena dukungan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dituangkan dalamplatformSimpati (Sistem Informasi PenangananStuntingTerintegrasi).
PlatformSimpati ini adalah salah satu programSumedang Digital Regionhasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. Simpati digadang-gadang menjadi salah satu katalisator dalam pencegahanstuntingdi Kabupaten Sumedang dari sisi pengumpulan dan pelaporan data balita.
Selain dalam format aplikasiandroid, Simpati juga tersedia dalam bentuk aplikasiwebdanmessaging/conversational. Simpati dapat digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, untuk pimpinan daerah, puskesmas, desa dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporanstunting.Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini guna pengecekan status gizi anak.
Jadi, pada batas ini akan diketahui melalui data spasial kewilayahan, misalnya, wilayah kecamatan dan desa mana tertinggistunting-nya. Selain itu, secara statistik pun dapat diukur validitasnya, sebab pendataan dilakukan secaraby name by address, siapa balita dan keluarganya akan jelas terlihat. Dan, pada gilirannya, data itu bisa dianalisis dengan komprehensif perihal penyebab dan bagaimana penanganannya.
Lihat Juga :
