Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS Ajukan Jadi Pihak Terkait di MK
loading...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Senin (9/1/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) pada pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Senin (9/1/2023). PKS merupakan salah satu dari delapan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai itu untuk Pemilu 2024.
Pendaftaran dilakukan oleh Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru. Pendaftaran PKS sebagai pihak terkait tersebut dilatarbelakangi adanya permohonan warga negara Indonesia ke MK agar sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem pemilu proporsional tertutup yang perkara pengujian undang-undang tersebut diregister Nomor 114/PUU-XX/2022 di MK.
Pendaftaran permohonan sebagai pihak terkait untuk meminta MK untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008, bahwa pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017. Zainudin Paru menjelaskan, pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum tentang sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi, apalagi pengujian sistem ini sudah pernah diuji di MK sebelumnya.
Dia berharap, MK menerima permohonan PKS sebagai pihak terkait dalam judicial review tersebut, dan Mahkamah dapat konsisten dengan hasil uji UU Pemilu tentang sistem pemilihan umum yang pernah diputus oleh MK sebelumnya. "PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik," kata Zainudin Paru yang juga sebagai Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS ini.
PKS memilih sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup dinilai justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia.
Sebagaimana disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan para pemimpin parpol parlemen di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Pada pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan penerapan kembali sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
Meskipun masih memiliki kekurangan, sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik dibandingkan sistem proporsional tertutup. "Jangan sampai penyelenggara pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," katanya.
Syaikhu menilai tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu. "Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," pungkasnya.
Pendaftaran dilakukan oleh Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru. Pendaftaran PKS sebagai pihak terkait tersebut dilatarbelakangi adanya permohonan warga negara Indonesia ke MK agar sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem pemilu proporsional tertutup yang perkara pengujian undang-undang tersebut diregister Nomor 114/PUU-XX/2022 di MK.
Pendaftaran permohonan sebagai pihak terkait untuk meminta MK untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008, bahwa pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017. Zainudin Paru menjelaskan, pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum tentang sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi, apalagi pengujian sistem ini sudah pernah diuji di MK sebelumnya.
Dia berharap, MK menerima permohonan PKS sebagai pihak terkait dalam judicial review tersebut, dan Mahkamah dapat konsisten dengan hasil uji UU Pemilu tentang sistem pemilihan umum yang pernah diputus oleh MK sebelumnya. "PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik," kata Zainudin Paru yang juga sebagai Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS ini.
PKS memilih sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup dinilai justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia.
Sebagaimana disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan para pemimpin parpol parlemen di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023). Pada pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan penerapan kembali sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
Meskipun masih memiliki kekurangan, sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik dibandingkan sistem proporsional tertutup. "Jangan sampai penyelenggara pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," katanya.
Syaikhu menilai tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu. "Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
