DPR Sahkan Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura soal Ekstradisi Buronan
loading...
Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan dokumen hasil pengesahan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi UU kepada Menkumham Yasonna Laoly, Kamis (15/12/2022). FOTO/MPI/KISWONDARI
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan resmi DPR disahkan menjadi undang-undang (UU), Kamis (15/12/2022). Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna setelah RUU tersebut selesai dibahas di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Pertanyaan Puan lalu dijawab setuju oleh semua anggota dan pimpinan DPR yang hadir lalu disambut dengan ketukan palu tanda pengesahan.
Baca juga: RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Berlanjut ke Paripurna DPR
Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan laporan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan di komisinya. Menurutnya, Komisi III DPR memandang penting RUU ini, sehingga perlu segera disahkan demi kepentingan negara dan masyarakat dalam peradilan pidana.
"Komisi III DPR memandang penting RUU ini untuk dapat segera disahkan, sehingga dapat berguna demi kepentingan negara dan masyarakat umumnya. Khususnya dalam mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana," kata Pangeran.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskaan, pengesahan RUU ini sekaligus memberi respons terhadap kebutuhan kerja sama bidang internasional di bidang hukum secara lebih komprehensif dengan negara lain.
"Khususnya dengan Republik Singapura yang nantinya akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan saling menguntungkan," katanya.
"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Pertanyaan Puan lalu dijawab setuju oleh semua anggota dan pimpinan DPR yang hadir lalu disambut dengan ketukan palu tanda pengesahan.
Baca juga: RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Berlanjut ke Paripurna DPR
Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan laporan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan di komisinya. Menurutnya, Komisi III DPR memandang penting RUU ini, sehingga perlu segera disahkan demi kepentingan negara dan masyarakat dalam peradilan pidana.
"Komisi III DPR memandang penting RUU ini untuk dapat segera disahkan, sehingga dapat berguna demi kepentingan negara dan masyarakat umumnya. Khususnya dalam mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana," kata Pangeran.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskaan, pengesahan RUU ini sekaligus memberi respons terhadap kebutuhan kerja sama bidang internasional di bidang hukum secara lebih komprehensif dengan negara lain.
"Khususnya dengan Republik Singapura yang nantinya akan berguna untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan saling menguntungkan," katanya.
(abd)
Explore More