Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah

Kamis, 01 Desember 2022 - 20:27 WIB
loading...
A A A
"Salah satu masalah kita adalah kepemimpinan sampai level menengah di pemerintahan kita masih dari Gen X, dan menggunakan pendekatan Weberian. Sementara masyarakat yang dilayani adalah masyarakat modern dan semakin didominasi oleh generasi milenial. Mereka membutuhkan new public service. Bila kita terlambat melakukan reformasi (melalui data), akan juga memperlambat kemajuan negara," kata Suhajar.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan, rapat yang diselenggarakan sehari penuh tersebut, merupakan upaya sosialisasi demi penyempurnaan penyusunan rancangan Permendagri.

Rapat Sosialisasi dan Uji Publik Ranpermendagri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dimulai dengan laporan Plh Kepala Pusdatin Kemendagri Afrijal Dahrin. Sejumlah pemateri lintas kementerian menyampaikan pandangan dan masukan dalam forum tersebut. Mereka antara lain Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Oktorialdi, Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Madya, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG-Badan Informasi Geospasial Murdaningsih, dan Pranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Sebo Hari Sumbogo.

Sesi diskusi dipandu oleh Kabid Data Pusdatin Kemendagri Endang Tjatur Aprilijanti dan Pranata Komputer Muda Pusdatin Kemendagri Alwin Ferry. Rapat dihadiri oleh perwakilan eselon II Kemendagri.

Selain itu, lebih dari 79 utusan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia berpartisipasi secara luring maupun daring. Mereka di antaranya dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Lucky Hakim Disanksi...
Lucky Hakim Disanksi 3 Bulan Magang di Kemendagri usai Liburan Tanpa Izin
Kemendagri-Asbanda Teken...
Kemendagri-Asbanda Teken MoU SPD2 Online pada SPID
Wamendagri Sebut 9 Daerah...
Wamendagri Sebut 9 Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang Pada 16-19 April, Ini Daftarnya
Sanksi untuk Lucky Hakim...
Sanksi untuk Lucky Hakim Diputuskan dalam 14 Hari sejak Pemeriksaan
Lucky Hakim Jalani Pemeriksaan...
Lucky Hakim Jalani Pemeriksaan di Inspektorat Kemendagri Buntut Liburan ke Jepang
5 Fakta Menarik Lucky...
5 Fakta Menarik Lucky Hakim, Bupati Indramayu Liburan ke Jepang Tanpa Izin dan Ditegur Wamendagri
Kemendagri Bakal Panggil...
Kemendagri Bakal Panggil Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Tiga Tahun Pascarevisi...
Tiga Tahun Pascarevisi UU Otsus, Wamendagri Ingatkan Ini ke Pemda di Papua
Kepala Daerah Tak Dilantik...
Kepala Daerah Tak Dilantik Bareng, Dimungkinkan Adanya Revisi UU Pemda
Rekomendasi
Pertamina Dukung Pelestarian...
Pertamina Dukung Pelestarian Budaya Melalui Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah
Serapan Beras Bulog...
Serapan Beras Bulog April Capai 1,3 Juta Ton, Kalahkan Serapan Tahunan Tujuh Tahun Terakhir
Hasil Piala Sudirman...
Hasil Piala Sudirman 2025: Jonatan Christie Menang, Indonesia Unggul atas Thailand 2-1
Berita Terkini
Polemik Masa Penahanan...
Polemik Masa Penahanan di Draf RKUHAP, Kompolnas: Statusnya Nggak Jelas
7 menit yang lalu
Letjen Kunto Putra Try...
Letjen Kunto Putra Try Sutrisno Batal Dimutasi, Kapuspen TNI: Ada Beberapa Belum Bisa Digeser
32 menit yang lalu
Letjen TNI Kunto Arief...
Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Batal Dimutasi, Putra Try Sutrisno Itu Tetap Jadi Pangkogabwilhan I
1 jam yang lalu
Anggaran Pendidikan...
Anggaran Pendidikan Besar, Prabowo: Apakah Sampai kepada Alamat yang Ditujukan?
2 jam yang lalu
Gaji Hakim Bakal Dinaikkan...
Gaji Hakim Bakal Dinaikkan Prabowo, Adies Kadir Harap Kinerja dan Integritas Lebih Baik
2 jam yang lalu
Direktur Pemberitaan...
Direktur Pemberitaan Jak TV Terjerat Pidana, Komisi Kejaksaan: Produk Jurnalistik Sekejam Apa Pun Tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
2 jam yang lalu
Infografis
Iran: 2 Kapal Induk...
Iran: 2 Kapal Induk Nuklir AS Tak akan Berani Menyerang!
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved