Terima Masukan RKUHP, Tiga Organisasi Advokat Apresiasi Pemerintah dan DPR
Selasa, 29 November 2022 - 14:11 WIB
loading...
A
A
A
Sejumlah masukan itu antara lain terkait pasal-pasal obstruction of justice (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan), contempt of court (tindak pidana gangguan dan persesatan proses peradilan), dan tindak pidana jabatan terhadap proses peradilan.
Hal itu karena sebelumnya, perbuatan yang dilarang yakni 'tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan' pada Pasal 280 huruf c draf RKUHP per 4 Juli 2022, kemudian diubah menjadi 'tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung' pada Pasal 278 huruf c draf RKUHP yang dibahas per 9 November 2022.
"Kemudian pada bagian penjelasan, hal tersebut kembali diperjelas yakni hanya terbatas pada bentuk live streaming, sehingga tidak termasuk perekaman yang dilakukan advokat untuk kepentingan mempersiapkan bahan pembelaan (bagian Penjelasan Pasal 280 draf RKUHP per 24 November 2022)," lanjutnya.
Para organisasi advokat itu juga mengapresiasi perubahan pengaturan pasal contempt of court dengan menjadikannya sebagai delik aduan yang terbatas hanya dapat diadukan oleh hakim. Hal tersebut sebagaimana telah diakomodir dalam bunyi Pasal 280 Ayat (2) dan (3) draf RKUHP per 24 November 2022.
"Selain itu, saat proses pembahasan, Pemerintah dan DPR juga telah sepakat akan memasukkan 'advokat' sebagai subjek dalam pengadilan yang menjadi sasaran dari contempt of court, mengingat Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum," tegasnya.
Untuk itu lanjutnya, hanya saja perlu dipastikan pada bagian penjelasan Pasal 280 dalam draf RKUHP yang akan disahkan nanti telah menyebutkan secara spesifik bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum juga termasuk advokat.
Hal itu karena sebelumnya, perbuatan yang dilarang yakni 'tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan' pada Pasal 280 huruf c draf RKUHP per 4 Juli 2022, kemudian diubah menjadi 'tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung' pada Pasal 278 huruf c draf RKUHP yang dibahas per 9 November 2022.
"Kemudian pada bagian penjelasan, hal tersebut kembali diperjelas yakni hanya terbatas pada bentuk live streaming, sehingga tidak termasuk perekaman yang dilakukan advokat untuk kepentingan mempersiapkan bahan pembelaan (bagian Penjelasan Pasal 280 draf RKUHP per 24 November 2022)," lanjutnya.
Para organisasi advokat itu juga mengapresiasi perubahan pengaturan pasal contempt of court dengan menjadikannya sebagai delik aduan yang terbatas hanya dapat diadukan oleh hakim. Hal tersebut sebagaimana telah diakomodir dalam bunyi Pasal 280 Ayat (2) dan (3) draf RKUHP per 24 November 2022.
"Selain itu, saat proses pembahasan, Pemerintah dan DPR juga telah sepakat akan memasukkan 'advokat' sebagai subjek dalam pengadilan yang menjadi sasaran dari contempt of court, mengingat Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum," tegasnya.
Untuk itu lanjutnya, hanya saja perlu dipastikan pada bagian penjelasan Pasal 280 dalam draf RKUHP yang akan disahkan nanti telah menyebutkan secara spesifik bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum juga termasuk advokat.
Lihat Juga :
