DPR Sebut Koperasi Mainkan Peran Utama bagi Perekonomian Nasional
Selasa, 15 November 2022 - 00:59 WIB
loading...
Anggota DPR Komisi I Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai, koperasi memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koperasi dinilai memainkan peran utama dalam perekonomian nasional. Karenanya, inovasi bagi koperasi adalah sebuah keharusan mengingat koperasi di Indonesia memainkan peran utama bagi perekonomian nasional.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat webinar bertajuk “Inovasi Blockchain pada Koperasi” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, Kosgoro 1957.
“Covid-19 cukup berdampak kepada ekonomi nasional termasuk koperasi. Oleh karenanya pemerintah membuat program untuk Koperasi hadapi situasi pandemi melalui Program Pemulihan Nasional (PEN),” katanya Senin (14/11/2022).
Baca juga: Suntik Mati Siaran TV Analog, DPR Ingatkan Set Top Box Tak Boleh Jadi Lahan Bisnis
Dalam webinar tersebut hadir pembicara-pembicara berkualitas dibidangnya seperti Wakil Menteri Perdanganan Jerry Sambuaga, anggota Komisi XI DPR Misbakhun dan Chief Operations Officer (COO) Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda.
Anggota DPR Komisi I Fraksi Partai Golkar ini menyebut, langkah pemerintah membantu koperasi melalui Program PEN yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan menyiapkan dana bergulir sebesar Rp184,83 triliun sudah tepat. Stimulus modal kerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan tentu akan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam Omnibus Law.
Baca juga: Gandeng Koperasi, Pertamina Salurkan Solar Subsidi bagi Nelayan
“Namun yang menjadi masalah adalah adaptasi digital yang semakin cepat, maka diperlukan langkah strategis untuk membuat adaptasi koperasi digital, literasi dan penguatan infrastuktur yang juga cepat,” ujarnya.
Menurut Dave, diperlukan beberapa hal untuk pengembangan atau transformasi Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja yakni, transformasi usaha informal ke formal, transformasi usaha perorangan atau skala kecil ke skala keekonomian, transformasi UMKM berbasis kawasan, komunitas, klaster dan rantai pasok.
“Transformasi berbasis teknologi atau transformasi digitalisasi tentunya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kapasitasnya bisa meningkat,” jelasnya.
Selain itu, ada beberapa keuntungan dari digitalisasi di antaranya memperkuat UMKM untuk beralih ke platform digital, pembentukan akses dan jaringan pasar digital untuk memasarkan produk, dan memfasilitasi ke akses pasar international melalui satu aplikasi digital.
“Maka langkah DPR RI saat ini adalah mendorong Kominfo agar mempercepat akses digital. Dengan infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Selain itu DPR juga akan mempercepat UU PDP untuk kepastian regulasi pengguna ruang digital, membangun ekosistem Digital dengan para pelaku UMKM dan pemerintah, serta aktif mendorong Pemerintah untuk membuat pelatihan dalam hadapi era digital,” tuturnya.
Selain itu, Dave juga meminta agar pemerintah memprioritaskan percepatan implementasi digitalisasi dan mendorong Pemerintah agar segera memberi kemudahan untuk akses pembuatan platform digital ataupun memberikan pelatihan kepada pelaku Koperasi.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi, karena informasi yang mudah diakses untuk pelaku Koperasi akan mempercepat pengimplementasian digitalisasi koperasi itu sendiri,” paparnya.
Terkait blockchain yang saat ini sedang ramai, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan, Blockchain secara sederhana didefinisikan sebagai tempat menyimpan transaksi seperti buku ledger atau buku besar akuntansi namun berbentuk digital dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga blockchain menjadi suatu database terdesentralisasi yang aksesnya dibagikan di seluruh jaringan di dunia.
“Blockchain juga merupakan teknologi yang menjadi tulang punggung penciptaan aset kripto. Jaringan blockchain umumnya mengatur suplai dari aset kripto (Bitcoin 21 juta token), kemudian server/mining akan memperebutkan penerbitan dari aset kripto ini dengan membantu memverifikasi transaksi pada sistem blockchain,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan keunggulan teknologi blockchain. Blockchain memiliki sistem transaksi yang lebih transparan teknologi ini mampu menyimpan data transaksi secara aman dan transparan.
“Ketika melakukan transaksi, ada public access yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa harus memiliki akses login. Selain itu struktur database juga bersifat append only atau hanya bisa menambahkan dan tidak memiliki akses perintah edit. Sehingga hacker tidak akan bisa melakukan hack atau social engineering untuk mengubah data di dalamnya,” jelasnya.
Blockchain dinilai lebih efektif dan efisien karena pada proses transaksi mata uang konvensional memerlukan waktu yang relatif cukup lama dan terdapat variabel faktor kesalahan manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, pada teknologi blockchain, transaksi menjadi lebih efisien, cepat dan aman.
“System blockchain pun dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi. Sehingga, keamanan transaksi bukan menjadi masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi. Sehingga dapat meminimalisasi tindak penipuan,” tutupnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat webinar bertajuk “Inovasi Blockchain pada Koperasi” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, Kosgoro 1957.
“Covid-19 cukup berdampak kepada ekonomi nasional termasuk koperasi. Oleh karenanya pemerintah membuat program untuk Koperasi hadapi situasi pandemi melalui Program Pemulihan Nasional (PEN),” katanya Senin (14/11/2022).
Baca juga: Suntik Mati Siaran TV Analog, DPR Ingatkan Set Top Box Tak Boleh Jadi Lahan Bisnis
Dalam webinar tersebut hadir pembicara-pembicara berkualitas dibidangnya seperti Wakil Menteri Perdanganan Jerry Sambuaga, anggota Komisi XI DPR Misbakhun dan Chief Operations Officer (COO) Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda.
Anggota DPR Komisi I Fraksi Partai Golkar ini menyebut, langkah pemerintah membantu koperasi melalui Program PEN yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan menyiapkan dana bergulir sebesar Rp184,83 triliun sudah tepat. Stimulus modal kerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan tentu akan memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam Omnibus Law.
Baca juga: Gandeng Koperasi, Pertamina Salurkan Solar Subsidi bagi Nelayan
“Namun yang menjadi masalah adalah adaptasi digital yang semakin cepat, maka diperlukan langkah strategis untuk membuat adaptasi koperasi digital, literasi dan penguatan infrastuktur yang juga cepat,” ujarnya.
Menurut Dave, diperlukan beberapa hal untuk pengembangan atau transformasi Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja yakni, transformasi usaha informal ke formal, transformasi usaha perorangan atau skala kecil ke skala keekonomian, transformasi UMKM berbasis kawasan, komunitas, klaster dan rantai pasok.
“Transformasi berbasis teknologi atau transformasi digitalisasi tentunya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kapasitasnya bisa meningkat,” jelasnya.
Selain itu, ada beberapa keuntungan dari digitalisasi di antaranya memperkuat UMKM untuk beralih ke platform digital, pembentukan akses dan jaringan pasar digital untuk memasarkan produk, dan memfasilitasi ke akses pasar international melalui satu aplikasi digital.
“Maka langkah DPR RI saat ini adalah mendorong Kominfo agar mempercepat akses digital. Dengan infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Selain itu DPR juga akan mempercepat UU PDP untuk kepastian regulasi pengguna ruang digital, membangun ekosistem Digital dengan para pelaku UMKM dan pemerintah, serta aktif mendorong Pemerintah untuk membuat pelatihan dalam hadapi era digital,” tuturnya.
Selain itu, Dave juga meminta agar pemerintah memprioritaskan percepatan implementasi digitalisasi dan mendorong Pemerintah agar segera memberi kemudahan untuk akses pembuatan platform digital ataupun memberikan pelatihan kepada pelaku Koperasi.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi, karena informasi yang mudah diakses untuk pelaku Koperasi akan mempercepat pengimplementasian digitalisasi koperasi itu sendiri,” paparnya.
Terkait blockchain yang saat ini sedang ramai, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan, Blockchain secara sederhana didefinisikan sebagai tempat menyimpan transaksi seperti buku ledger atau buku besar akuntansi namun berbentuk digital dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga blockchain menjadi suatu database terdesentralisasi yang aksesnya dibagikan di seluruh jaringan di dunia.
“Blockchain juga merupakan teknologi yang menjadi tulang punggung penciptaan aset kripto. Jaringan blockchain umumnya mengatur suplai dari aset kripto (Bitcoin 21 juta token), kemudian server/mining akan memperebutkan penerbitan dari aset kripto ini dengan membantu memverifikasi transaksi pada sistem blockchain,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan keunggulan teknologi blockchain. Blockchain memiliki sistem transaksi yang lebih transparan teknologi ini mampu menyimpan data transaksi secara aman dan transparan.
“Ketika melakukan transaksi, ada public access yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa harus memiliki akses login. Selain itu struktur database juga bersifat append only atau hanya bisa menambahkan dan tidak memiliki akses perintah edit. Sehingga hacker tidak akan bisa melakukan hack atau social engineering untuk mengubah data di dalamnya,” jelasnya.
Blockchain dinilai lebih efektif dan efisien karena pada proses transaksi mata uang konvensional memerlukan waktu yang relatif cukup lama dan terdapat variabel faktor kesalahan manusia yang terlibat di dalamnya. Namun, pada teknologi blockchain, transaksi menjadi lebih efisien, cepat dan aman.
“System blockchain pun dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi. Sehingga, keamanan transaksi bukan menjadi masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi. Sehingga dapat meminimalisasi tindak penipuan,” tutupnya.
(cip)
Lihat Juga :
