Suntik Mati Siaran TV Analog, DPR Ingatkan Set Top Box Tak Boleh Jadi Lahan Bisnis

Senin, 14 November 2022 - 13:19 WIB
loading...
Suntik Mati Siaran TV...
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan agar Kementerian Kominfo tidak menjadikan pengadaan dan sertifikasi set top box (STB) sebagai ajang bisnis. FOTO/DOK.DPR
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti kebijakan suntik mati siaran TV analog atau analog switch off (ASO) . Politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak menjadikan pengadaan dan sertifikasi set top box (STB) sebagai ajang bisnis.

Untuk diketahui, STB adalah dekoder untuk mengonversi siaran TV digital agar dapat ditangkap oleh pesawat TV analog. "Anggaran dari APBN harus digunakan dengan baik. Proyek pengadaan STB gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah jangan jadi ladang bisnis. Apalagi ini untuk rumah tangga miskin," kata Dave kepada MNC Portal di Jakarta, Minggu (13/11/2022).

Pada 2022, pemerintah mengadakan 1 juta unit STB gratis untuk rumah tangga miskin (RTM). Sementara itu, penyelenggara multipleksing atau stasiun televisi berkomitmen total mengadakan dan mendistribusikan sekitar 4,3 juta STB. Untuk non RTM, STB dijual di toko-toko offline maupun toko online dengan beragam tipe dan harga. Semua STB harus sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kominfo. Saat ini ada 45 vendor STB dengan sekitar 70 tipe yang sudah mengantongi sertifikasi Kementerian Kominfo.



Dave menekankan Kementerian Kominfo harus bisa memastikan penyaluran STB gratis benar-benar tepat sasaran. "Aturannya sudah jelas. Jadi tinggal prosesnya saja di lapangan. Adalah kewajiban Kementerian Kominfo untuk menjamin STB diterima dan bisa digunakan oleh semua RTM," katanya.

Di tempat terpisah, Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Marvel Parsaoran Situmorang menjamin pengadaan STB dan sertifikasinya bebas dari praktik korupsi karena seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan online sehingga nyaris tanpa sentuhan manusia.

Dia menegaskan, pemerintah sudah menuntaskan pengadaan satu juta STB gratis untuk RTM se-Indonesia. Anggaran pengadaan STB gratis untuk satu juta RTM mencapai Rp250 miliar. "Tidak ada lagi anggaran STB gratis untuk 2023. Tinggal realisasi komitmen dari stasiun-stasiun TV," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Desak Latsarmil...
DPR Desak Latsarmil Peserta SPPI Disetop: Nyawa Jangan Dianggap Enteng!
Komisi I Bangga TNI...
Komisi I Bangga TNI Ikut Urus Pertanian, Dave Laksono: Ini Bukan Kembali ke Dwifungsi
Setujui Usulan Tambahan...
Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemhan Rp195 Triliun, Komisi I Bakal Diteruskan ke Banggar
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
Komisi I Ingatkan Pemerintah...
Komisi I Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jadikan Bandara Kertajati sebagai Bengkel Pesawat Hercules
Asosiasi Dinas Kominfo...
Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Gandeng Korsel Perkuat Keamanan Siber
TNI Imbau Massa Menjauh...
TNI Imbau Massa Menjauh dari Rumah Ahmad Sahroni, Situasi Kembali Kondusif
Rumah Ahmad Sahroni...
Rumah Ahmad Sahroni Dirusak Warga, Sejumlah Barang Berharga Dijarah
Rekomendasi
Italia Blokir Bantuan...
Italia Blokir Bantuan Militer NATO kepada Ukraina Senilai Rp1.436 Triliun, Sinyal Kemenangan bagi Rusia?
TMII: Temuan Benda di...
TMII: Temuan Benda di Anjungan Sumbar Bukan Bom Tapi Mortir Peninggalan Lama
Harga Gas Industri Turun...
Harga Gas Industri Turun Jadi USD13 per MMBTU, Said Iqbal Ungkap Ancaman PHK Mereda
Berita Terkini
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas...
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
Wali Kota Agustina Dorong...
Wali Kota Agustina Dorong Gerakan Nasional Penyelamatan Heritage Kota Maritim
HUT ke-118, Ikatan Notaris...
HUT ke-118, Ikatan Notaris Indonesia Dorong Penegakan Etik dan Adaptasi Digital
PN Jaktim Izinkan Siaran...
PN Jaktim Izinkan Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa kecuali Tahap Pembuktian
Infografis
Kwik Kian Gie, Ekonom...
Kwik Kian Gie, Ekonom yang Lantang Suarakan Indonesia Tak Boleh Tergantung IMF
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved