Soal Ismail Bolong, Pimpinan Komisi III DPR Ingatkan Penegak Hukum Tahan Tekanan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendukung langkah Kemenko Polhukam yang ingin memberantas habis mafia pertambangan menyusul viralnya video Ismail Bolong yang mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong jenderal di tubuh kepolisian.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kerja sama antara lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan memberikan hasil yang maksimal dalam memberantas mafia tambang. Baca juga: Bisnis Tambang Ilegal Aiptu Ismail Bolong Bikin Gempar, Ini Kata Kapolresta Samarinda
“Kolaborasi berbagai lembaga Polhukam dan KPK ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia tambang, yang diduga adanya keterlibatan oknum kepolisian di dalamnya. Oleh karena itu, saya mendukung penuh pengusutan dugaan yang ada,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Menurut politisi Partai Nasdem ini, terkait adanya potensi relasi kuasa yang akan terjadi penegak hukum harus tetap profesional dan tidak terperngaruh dalam mengusut kasus mafia tambang ini.
“Oleh karena itu, dalam proses pendalaman, terjadinya relasi kuasa merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Jadi saya harap nantinya para penegak hukum dapat tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada,” pungkas Sahroni. Kiswondari
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kerja sama antara lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan memberikan hasil yang maksimal dalam memberantas mafia tambang. Baca juga: Bisnis Tambang Ilegal Aiptu Ismail Bolong Bikin Gempar, Ini Kata Kapolresta Samarinda
“Kolaborasi berbagai lembaga Polhukam dan KPK ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia tambang, yang diduga adanya keterlibatan oknum kepolisian di dalamnya. Oleh karena itu, saya mendukung penuh pengusutan dugaan yang ada,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (7/11/2022).
Menurut politisi Partai Nasdem ini, terkait adanya potensi relasi kuasa yang akan terjadi penegak hukum harus tetap profesional dan tidak terperngaruh dalam mengusut kasus mafia tambang ini.
“Oleh karena itu, dalam proses pendalaman, terjadinya relasi kuasa merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Jadi saya harap nantinya para penegak hukum dapat tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada,” pungkas Sahroni. Kiswondari
(kri)