Kemenkes Gandeng PT Biofarma dan BPOM Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis

JAKARTA - Kelangkaan Vaksin Meningitis Meningokokus (MM) membuat penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan calon jamaah terancam gagal berangkat. Pasalnya, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin MM yang disyaratkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus M Noer Alya Fitra mengklarifikasi masalah yang dihadapi calon jamaah di Bandara Juanda. Pertama, kasus itu merupakan keberangkatan awal calon jamaah umrah atau pertama dari Surabaya, Jawa Timur. “Jadi jamaah belum tahu adanya regulasi tersebut. Tiba-tiba dicegat di bandara. Padahal, dulu-dulu boleh, enggak masalah,” ucapnya dikutip SINDOnews, Kamis (20/10/2022).

Kedua, kegagalan terjadi karena tidak ada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sehingga pihak imigrasi pun tidak bisa meloloskan. “SOP-nya seperti itu. Itu karena KKP-nya enggak ada (pas) jam tiga pagi. Bukan karena unsur tidak ada vaksin,” ungkapnya.



Berdasarkan penelusuran Kemenag, semua calon jamaah tersebut juga sudah divaksin MM. Noer Alya menuturkan, minat umat Islam Indonesia untuk berumrah tinggi. Dalam dua bulan, yakni Agustus dan September, jumlah keberangkatan jamaah umrah mencapai 250.000 orang. Situasi sudah menyamai keberangkatan pada saat normal atau sebelum ada pandemi Covid-19. “Artinya, itu sudah mendekati masa normal dulu sebelum pandemi, yakni 3.000-4.000 orang yang berangkat setiap harinya,” paparnya.

Dia menjelaskan, vaksin MM disyaratkan karena pada saat di Arab Saudi, jamaah Indonesia kemungkinan akan berada di satu tempat dan berinteraksi dengan orang-orang dari banyak negara endemi, seperti Afrika. Interaksi ini yang dikhawatirkan membuat jamaah Indonesia tertular sejumlah penyakit. Vaksin MM ini untuk melindungi jamaah dari risiko terserang meningitis meningokokus yang menyebabkan penyakit radang selaput otak dan selaput sumsum tulang.



Noer Alya Fitra menerangkan aturan vaksin ini masih tertuang dalam kebijakan Kemenkes Arab Saudi untuk Haji dan Umrah 1443 hijriah. Dalam beleid itu dinyatakan jamaah harus sudah divaksin selambat-lambatnya 10 hari sebelum menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Beberapa waktu lalu, Dia mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah melakukan komunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi mengenai adanya informasi bahwa vaksin MM sudah tidak menjadi syarat wajib untuk jamaah umrah.

“Memang dijawab oleh pejabat di kementerian haji (Arab Saudi) bahwa itu (sekarang) disarankan. Artinya, lebih afdol disuntik (vaksin MM). Tapi, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang punya regulasi itu. Dan, memang kondisi di lapangan ketika orang sampai di Bandara Arab Saudi pengecekan vaksin meningitis tidak dilakukan per jamaah,” ucapnya.

Pihak berwenang di bandara tempat kedatangan di Arab Saudi melakukan pengecekan dengan model sampling atau acak. Mereka hanya melihat beberapa jamaah saja, apakah sudah memiliki buku kuning atau sertifikat vaksinasi internasional atau tidak. Meskipun Pemerintah Arab Saudi sudah melonggarkan aturan, namun Kemenkes Indonesia masih mensyaratkan vaksin MM. Kemenag dan asosiasi telah mengajukan permintaan agar ada toleransi untuk tidak menjadikan vaksin MM sebagai syarat wajib, terutama ketika terjadi kelangkaan pasokan seperti sekarang.

Menurut Noer Alya, penyelenggaraan umrah berbeda dengan haji yang memiliki kuota dan waktu tertentu. Lantaran seperti perjalanan wisata, maka Kemenag tidak bisa membatasi masyarakat yang ingin menjalankannya. Umrah ini diselenggarakan oleh biro perjalanan yang sudah diizinkan Kemenag.

Saat ini, yang dilakukan PPIU adalah mempersiapkan calon jamaah dengan sebaik mungkin. Mereka hanya akan memberangkatkan calon jamaah yang sudah divaksin. “Jika ada yang belum divaksin, tapi waktu keberangkatan sudah mepet, keberangkatan calon jamaah tersebut akan dijadwal ulang,” terangnya.

Noer Alya mengakui meskipun Kemenkes menyatakan telah menyiapkan vaksin sebanyak 250.000 pada Oktober ini, namun beberapa daerah diketahui masih melaporkan adanya langka stok. Untuk di luar Jawa, menurutnya, tidak bermasalah karena permintaan vaksinnya tidak terlalu banyak. Beberapa daerah di luar Jawa yang permintaannya tinggi adalah Sulawesi Selatan, Medan, dan Kalimantan Selatan.

Atas masalah di lapangan ini, Kemenag telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memprioritaskan pendistribusian ke daerah-daerah tersebut, terutama Jawa.

Sejak akhir September lalu, Kemenkes melakukan beberapa langkah untuk mengatasi kelangkaan vaksin MM. Pertama, Kemenkes melakukan identifikasi stok vaksin di seluruh Indonesia. Kemudian, stok yang berlebih direlokasi ke KKP yang tingkat permintaan vaksinnya banyak. Kedua, Kemenkes berkoordinasi dengan Kemenag dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah untuk menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi MM. Pelayanan vaksinasi diprioritaskan kepada jamaah yang akan berangkat dalam waktu dekat.

Ketiga, Kemenkes berkoordinasi dengan PT Biofarma dan BPOM untuk pemenuhan kebutuhan vaksin MM ini. Hasilnya, Biofarma akan menyediakan 225.000 dosis vaksin MM. Kemenkes juga mendorong swasta untuk terlibat dalam penyediaan vaksin ini.

Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu berharap dengan upaya-upaya tersebut, vaksin sudah terdistribusi pada pekan pertama Oktober. “Agar pelaksanaan layanan vaksinasi MM bagi jamaah umrah dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kembali keterbatasan stok vaksin di tempat layanan vaksinasi MM,” ujarnya dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Dia menuturkan, normalisasi stok vaksin MM ini akan berlangsung hingga Januari 2023. Kemenkes juga mengungkapkan di antara salah satu masalah pengadaan ini adalah salah satu produsen vaksin MM yang telah memperoleh izin edar dari BPOM saat ini tidak bisa melanjutkan produksi untuk kelompok vaksin ACM Meningococcal Polysaccharide. “Karena sedang dalam proses pemenuhan upgrade CAPA prekualifikasi World Health Organization (WHO). Sehingga produksi vaksin dari produsen tersebut tidak dapat dipenuhi,” katanya.

Komisi IX DPR RI menagih janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sebelumnya, Menkes menyampaikan awal Oktober akan tersedia 250.000 vaksin meningitis yang bisa digunakan oleh jamaah umrah.