DPR dan Delegasi P20 Komitmen Mengatasi Perubahan Iklim

JAKARTA - DPR bersama para pimpinan delegasi P20 melakukan penanaman pohon di Taman Energi DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022). Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan kegiatan itu merupakan implementasi dari ungkapan bijak, yakni the best time to plant a tree is 20 years ago but the second best time is right now.

“Pimpinan delegasi P20 didampingi segenap Fraksi, BKSAP diketuai Ketua DPR RI Puan Maharani menanam pohon di DPR. Gerakan ini kita dorong untuk membangkitkan semua pihak dan kita gaungkan agar bumi kita lebih baik, lebih bersih dan lebih hijau,” kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (8/10/2022).

Selaku tuan rumah P20, Putu menjelaskan DPR ingin menunjukkan bahwa DPR bersama seluruh delegasi negara-negara P20 komitmen terhadap mitigasi dan penyelesaian perubahan iklim. “Selain itu, Bangsa Indonesia adalah bangsa ramah yang betul-betul ingin mencarikan solusi yang baik terhadap tantangan global,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.


Foto: Istimewa





Putu menuturkan, P20 ini juga momentum terbaik dalam menyosialisasikan untuk mengalihkan transisi energi dari energi fosil menuju energi berkelanjutan. Sebab, lanjut dia, DPR bersama segenap delegasi P20 terus berkomitmen dalam net zero energy menuju energi bersih.

“DPR RI telah melakukan transisi penggunaan energi dari energi fosil menjadi tenaga surya, dibuktikan melalui adanya pembangunan panel surya di Taman Energi yang dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Gedung DPR RI,” ungkap Anggota Legislatif asal Bali ini.

Maka itu, Putu berharap momentum gerakan penanaman pohon tersebut bisa menjadi budaya keseharian bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. “Dengan momentum P20, mari kita lakukan gerakan ini dari sekarang ke depannya agar menjadi budaya yang baik dalam gerakan menanam pohon bersama,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan kembali dukungan terhadap pembiayaan iklim dari negara-negara maju bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliar melalui Green Climate Fund (GCF) harus segera dipenuhi. Hal itu disampaikan Putu di hadapan pimpinan delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)' Indonesia 2022 di Gedung DPR, Kompleks, Senayan, Jakarta Pusat.

Dia melanjutkan, tujuannya supaya negara-negara berkembang, terutama yang mengalami kesulitan dalam penghijauan bisa disokong sebagai mitigasi dari perubahan iklim menuju net zero emission. “Dalam konteks ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar Rp3.416 triliun untuk mengatasi perubahan iklim tahun 2030, dan Rp28.223 triliun untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060,” kata Putu.

Selain anggaran negara (APBN), kata Putu, upaya perubahan iklim juga didanai melalui Green Sukuk, obligasi syariah yang berkontribusi pada proyek terkait lingkungan. Dari 2018-2021, penerbitan Sukuk hijau global berjumlah sekitar USD 3,5 miliar, dan berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 10,3 juta ton dari 2018 hingga 2020.

“Indonesia juga telah berhasil antara lain, mendapatkan sekitar USD103,8 juta dari Green Climate Fund (GCF) untuk proposal REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Reduction Based Payment (RBP),” pungkasnya.