Polri, Sambo, dan Kanjuruhan

Bahkan, O’Shea menarik kesimpulan bahwa kunci utama dari profesionalisme institusi kepolisian adalah dapat meyakinkan publik dengan kinerja dan pelayanan prima, dengan catatan mengurangi kesalahan elementer seolah publik tidak paham berkaitan dengan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum.

Dibutuhkan Komitmen Perbaikan
Langkah yang dilakukan oleh Kapolri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J sesungguhnya sudah sangat baik, tapi belum cukup untuk benar-benar membuat persepsi publik pulih kembali.

Pada kasus Brigadir J, misalnya, memproses hukum eks Kadiv Propam dan sejumlah tersangka lainnya serta memproses secara etik sejumlah personel yang dianggap terlibat harus juga dilanjutkan dengan melakukan bersih-bersih internal Polri. Terutama berkaitan dengan dugaan adanya kasus lainnya, mulai dari "Konsorsium 303 Judi Online" serta praktik penyimpangan kepolisian lainnya.

Momentum tersebut terbuka lebar karena publik masih menunggu langkah pimpinan Polri agar dapat bersikap tegas atas praktik penyimpangan dan memalukan institusi tersebut.

Upaya untuk memproses secara terbuka para pelaku kasus pembunuhan Brigadir J menjadi momentum baik bagi kembalinya dukungan publik kepada Polri. Satu di antaranya memastikan agar proses persidangan dari pelaku pembunuhan Brigadir J dapat dilakukan dengan baik dan di sisi lain penyegeraan proses hukuman bagi personel yang terlibat juga menjadi bagian penting untuk dilakukan.

Sejauh ini, publik masih menunggu komitmen bersih-bersih dan perbaikan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir J.

Di sisi lain, dugaan kesalahan mendasar pada penanganan kerumunan massa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, menegaskan bahwa masih terdapat ketimpangan pemahaman atas integrasi pengamanan yang seharusnya dilakukan. Penggunaan gas air mata adalah satu situasi yang seharusnya dilakukan dengan proses penahapan yang terukur. Hal ini makin membuat Polri menjadi tidak cukup baik di mata publik.

Kesan tidak ingin disalahkan sebagai pemicu tewasnya ratusan suporter di Stadion Kanjuruhan berulang kali disampaikan dalam sejumlah kesempatan oleh pimpinan Polri di tingkat lokal maupun di nasional.

Langkah hukum dan proses penyelidikan dan kemudian penyidikan seharusnya dapat menguatkan Polri bahwa ada penanganan keamanan yang menjadi pemicu tewasnya ratusan suporter tersebut. Dengan kata lain, permohonan maaf yang telah dilakukan oleh pimpinan Polri di tingkat lokal bisa jadi penegas bahwa pimpinan Polri di level nasional juga perlu menguatkan itu dengan melakukan hal yang sama dan berkomitmen memperbaiki diri.

Pencopotan sejumlah perwira yang terlibat langsung dalam penanganan keamanan di Stadion Kanjuruhan tidak cukup tanpa komitmen perbaikan. Perbaikan tata kelola pengamanan kerumunan massa satu di antaranya adalah dengan melakukan edukasi bagi personel terkait manajemen penanganan kerumunan dengan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Apalagi, perlu menyesuaikan dengan aturan dan regulasi dari setiap kegiatan sehingga kesan tidak ingin disalahkan dalam tragedi tersebut tidak kembali menguat.