Masalah Bebasnya Napi Koruptor

Tampak luar dari perlakuan negara cc pemerintah dengan hak remisi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan lepas bersyarat merupakan perlakuan “istimewa” terhadap narapidana yang diperoleh secara mudah seolah tanpa persyaratan tertentu, sedangkan di balik hal tersebut terkandung “penderitaan/penjeraan” dalam setiap menit/detik kehidupan narapidana menjalani hukumannya.

Dalam hal inilah kiranya pengamat, baik awam maupun ahli/pemerhati hukum, seyogianya dengan bijak dan atas dasar perikemanusiaan perlu merenungkan dan lebih sering mengunjungi lapas-lapas dan berdialog dengan narapidana sebelum secara bebas dan lepas melontarkan cemoohan kepada para narapidana.

Jargon yang diusung ketika awal reformasi tentang pemberantasan korupsi, zero tolerance to corruption tidak relevan dan bukan saatnya lagi untuk dikembangkan karena baik dari aspek finansial negara maupun aspek tujuan penjeraan selama 70 tahun merdeka tidak pernah tercapai dan sukses. Alih-alih berhasil, sebaliknya negara mengalami beban keuangan yang signifikan melebihi hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari korupsi.

Selain itu telah terjadi kemerosotan moral dalam kehidupan narapidana, sedangkan kontribusi pemasyarakatan kepada negara selain tidak memberikan efek jera dalam kehidupan narapidana, juga tidak memberikan kontribusi riil, termasuk pemasukan keuangan negara.

Arah politik hukum pidana khususnya politik pemidanaan tidak lagi semata-mata penjeraan-keadilan retributif saat ini, melainkan pemulihan status harkat martabat narapidana-keadilan restoratif yang berbasis Pancasila.

Perkembangan terkini mengenai perlindungan hak asasi telah diakomodasi di dalam Naskah RUU KUHP/2019–2020 dengan maksud agar sistem hukum pidana mengalami perubahan mendasar mengenai pemidanaan, hak asasi tersangka/terdakwa dan terpidana serta perlakuan yang sama di muka hukum. Tujuannya adalah mencegah kriminalisasi dan penalisasi yang telah merugikan harkat dan martabat kemanusiaan sesama warga masyarakat.