TNI-Polri Dipakai untuk Konflik Tanah BUMN, KPA: Ini Penyaluran Tenaga Kerja
Sabtu, 04 Juli 2020 - 01:05 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa salah satu alasan penunjukkan perwira aktif atau purnawirawan TNI-Polri sebagai komisaris perusahaan-perusahaan BUMN berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Konsorsium Pembarusan Agraria (KPA) menilai kebijakan itu hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan pemerintah sejak kementerian lain, bahkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
”Ini adalah langkah penyaluran “tenaga kerja” dan pembagian posisi strategis untuk pejabat-pejabat aktif Polri/TNI, termasuk yang memasuki masa pensiun,” ujar Sekjen KPA Dewi Sartika dalam rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (3/7/2020).
(Baca: KPA Tuntut Presiden Batalkan Penempatan TNI-Polri di BUMN)
Dia mengungkapkan, pada tahun 2007 kepala BPN bekerja sama dengan Kapolri untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Pun pada 2017, Menteri ATR/Kepala BPN RI kembali menggandeng Kapolri lagi-lagi untuk menyelesaikan kasus agraria, bantuan pengamanan hingga percepatan sertifikasi tanah asset (tanah) Polri.
Pada 2015, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI untuk swasembada pangan, mengabaikan ratusan ribu keluarga petani, produsen pangan kecil yang masih dalam status konflik agraria. Menteri BUMN sebelumnya (2018) bekerjasama dengan Panglima TNI terkait optimalisasi sumber daya dan pengamanan aset milik BUMN.
”Ini adalah langkah penyaluran “tenaga kerja” dan pembagian posisi strategis untuk pejabat-pejabat aktif Polri/TNI, termasuk yang memasuki masa pensiun,” ujar Sekjen KPA Dewi Sartika dalam rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (3/7/2020).
(Baca: KPA Tuntut Presiden Batalkan Penempatan TNI-Polri di BUMN)
Dia mengungkapkan, pada tahun 2007 kepala BPN bekerja sama dengan Kapolri untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Pun pada 2017, Menteri ATR/Kepala BPN RI kembali menggandeng Kapolri lagi-lagi untuk menyelesaikan kasus agraria, bantuan pengamanan hingga percepatan sertifikasi tanah asset (tanah) Polri.
Pada 2015, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI untuk swasembada pangan, mengabaikan ratusan ribu keluarga petani, produsen pangan kecil yang masih dalam status konflik agraria. Menteri BUMN sebelumnya (2018) bekerjasama dengan Panglima TNI terkait optimalisasi sumber daya dan pengamanan aset milik BUMN.
Lihat Juga :
